Peraturan Bupati Tahun 2025 Nomor 14

Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Kesehatan
Nomor Peraturan 14
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 05 Maret 2025
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 05 Maret 2025
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2025 ini menetapkan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Peraturan ini merupakan aturan baru yang berfungsi sebagai landasan hukum agar UPTD Labkesda dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penerapan praktek bisnis yang sehat.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur secara rinci mengenai struktur organisasi, tugas, dan fungsi dalam penyelenggaraan BLUD. Poin-poin utamanya meliputi:

  • Struktur Pejabat Pengelola yang terdiri dari Pemimpin (dijabat Kepala UPTD), Pejabat Keuangan (Kepala Subbagian Tata Usaha), dan Pejabat Teknis (Pejabat Fungsional).
  • Pembagian fungsi organisasi ke dalam fungsi pelayanan yang mencakup laboratorium medik (hematologi, kimia klinik, imunologi, dll) dan laboratorium kesehatan masyarakat (uji air dan makanan), serta fungsi pendukung yang mencakup pengelolaan data dan pemeliharaan sarana.
  • Pengaturan sumber daya manusia yang fleksibel, di mana pegawai dapat berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai BLUD profesional yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak.
  • Kewajiban penyusunan dokumen regulasi internal seperti Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Penyelenggaraan tata kelola ini mengutamakan efisiensi dan profesionalisme dengan ketentuan teknis sebagai berikut:

  1. Penerapan empat prinsip dasar tata kelola: transparansi (keterbukaan informasi), akuntabilitas (kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban), responsibilitas (kepatuhan pada peraturan), dan independensi (kemandirian pengelolaan).
  2. Pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, sedangkan pembinaan keuangan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
  3. Pengawasan internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai prosedur.
  4. Prosedur kerja harus memuat hubungan yang jelas antar posisi jabatan dan wajib didokumentasikan dalam standar operasional prosedur.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan penting terkait risiko dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan ini:

  • Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menutup defisit anggaran yang dialami BLUD, dengan catatan defisit tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan.
  • Setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
  • Pejabat pengelola wajib mengambil langkah tegas dan tindakan hukum jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur kerja atau manajemen keuangan.
  • Pemberian sanksi diberikan kepada pegawai yang tidak memenuhi ketentuan disiplin atau melanggar perjanjian kontrak kerja.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 5 Maret 2025 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.