Peraturan Daerah Tahun 2020 Nomor 7

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Nomor Peraturan 7
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 01 September 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 01 September 2020
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Ringkasan Umum

Dokumen ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan tata cara pembentukan hukum di tingkat kabupaten dengan perkembangan regulasi nasional terbaru guna mewujudkan kepastian hukum. Perubahan ini mencakup penyederhanaan proses birokrasi, sinkronisasi perencanaan anggaran, serta penegasan mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Poin-Poin Utama

  • Penyempurnaan definisi operasional terkait Produk Hukum Daerah, Naskah Akademik, Propemperda, hingga instrumen keuangan seperti KUA dan PPAS.
  • Pembagian jenis produk hukum menjadi dua kategori besar, yaitu berbentuk peraturan (seperti Perda dan Peraturan Bupati) serta yang berbentuk penetapan (seperti Keputusan Bupati dan Keputusan DPRD).
  • Integrasi penyusunan peraturan daerah dengan sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah agar lebih sistematis dan terarah.
  • Penguatan fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dalam menjalankan fungsi legislasi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Penyusunan Propemperda dilakukan untuk jangka waktu 1 tahun dengan batasan penambahan rancangan paling banyak 25% dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
  2. Pembahasan KUA dan PPAS dilakukan paling lama 30 hari sejak dihantarkan oleh Bupati dalam rapat paripurna.
  3. Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober.
  4. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan Perda APBD harus dicapai paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berjalan dimulai.
  5. Laporan keuangan pemerintah daerah wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir setelah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
  6. Penyampaian rancangan Perda yang telah disepakati kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register dilakukan paling lambat 3 hari setelah tanggal persetujuan bersama.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Rancangan peraturan yang bersifat teknis seperti Rencana Tata Ruang dan Organisasi Perangkat Daerah dilarang langsung ditetapkan tanpa melalui proses konsultasi dan evaluasi dari Gubernur serta kementerian terkait.
  • Pemerintah daerah wajib menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan lisan atau tertulis, di mana setiap rancangan produk hukum harus dapat diakses dengan mudah oleh publik (transparansi).
  • Jika Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register dalam waktu 30 hari, maka rancangan tersebut otomatis sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
  • Bupati berhak mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 hari jika terdapat keputusan pembatalan Peraturan Bupati oleh Gubernur.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 September 2020 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.