Ringkasan Umum
Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2011 merupakan aturan teknis yang mengatur pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, serta selaras dengan pembangunan di wilayah Kabupaten Bantul.
Poin-Poin Utama
Dokumen ini mengatur prosedur perizinan yang komprehensif untuk berbagai jenis konstruksi, yang meliputi beberapa instrumen hukum utama sebagai berikut:
- Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) yang berisi informasi detail mengenai tata ruang, persyaratan bangunan, dan lingkungan pada lokasi tertentu.
- Pengesahan Site Plan sebagai rencana tapak untuk pembangunan perumahan atau kompleks bangunan usaha.
- Persetujuan Prinsip yang merupakan izin awal untuk rencana pembangunan dengan luas lahan tertentu.
- Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang menyatakan bahwa suatu bangunan gedung telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sebelum digunakan.
Prioritas & Ketentuan Teknis
Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan langkah-langkah pelaksanaan dan prioritas teknis untuk menjamin standar bangunan, yaitu:
- Penerbitan KRK dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- Persetujuan Prinsip memiliki masa berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali berdasarkan hasil pengkajian.
- Pengesahan site plan wajib dimiliki oleh pembangunan perumahan minimal 5 (lima) kapling atau bangunan skala besar seperti hotel, rumah sakit, dan gudang.
- Ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan maksimal sebesar 50 (lima puluh) persen untuk area tertentu guna menjaga keseimbangan tata ruang.
- Bangunan dengan bentang lantai atas lebih dari 5 meter atau bangunan lebih dari 3 lantai wajib menyertakan dokumen perencanaan yang disahkan serta hasil tes tanah (soil test/sondir).
Larangan & Ketentuan Khusus
Peraturan ini menetapkan batasan ketat dan sanksi bagi pemilik bangunan atau pengembang yang melanggar ketentuan, di antaranya:
- IMB dapat dibatalkan secara otomatis apabila pemohon tidak mengambil dokumen izin atau tidak memulai aktivitas pembangunan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin ditetapkan.
- Dilarang melakukan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diperoleh; pelanggaran akan dikenakan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval masing-masing 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukan pencabutan izin.
- Penyelenggara bangunan dilarang membuang air limbah atau air hujan langsung ke saluran irigasi dan wajib menyediakan sistem sanitasi berupa sumur peresapan atau IPAL.
- Setiap bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum wajib memiliki SLF yang dipasang secara terbuka pada bagian depan bangunan sebagai bukti kelaikan fungsi.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 6 Juli 2011 oleh Bupati Bantul, Sri Surya Widati.
.
