Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 186 A Tahun 2011 yang mengatur tentang perubahan atas keputusan sebelumnya, yaitu Nomor 162 Tahun 2011. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melakukan penyesuaian susunan personalia dalam Kelompok Kerja (POKJA) Desk E-KTP di Kabupaten Bantul. Perubahan ini ditetapkan karena adanya mutasi pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga diperlukan pemutakhiran daftar pejabat dan staf yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program KTP Elektronik.

Poin-Poin Utama

Isi mendasar dari peraturan ini terletak pada pembaruan lampiran mengenai struktur organisasi dan nama-nama pejabat yang mengisi posisi dalam tim pelaksana E-KTP. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan meliputi undang-undang mengenai Administrasi Kependudukan, Pemerintahan Daerah, serta peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya keputusan ini, maka daftar personalia yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan oleh susunan baru sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dari pembentukan kelompok kerja ini adalah untuk memastikan kelancaran teknis dan administratif dalam penyelenggaraan sistem kartu tanda penduduk berbasis elektronik di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Susunan organisasi dalam tim ini dibagi menjadi beberapa tingkatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembina: Dijabat oleh Bupati Bantul.
2. Wakil Pembina: Dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
3. Pengarah/Penasehat: Dijabat oleh Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul.
4. Ketua: Dijabat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
5. Sekretaris: Dijabat oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Bantul.
6. Anggota Tingkat Kabupaten: Terdiri dari 15 posisi strategis, termasuk pejabat teknis dari Disdukcapil, Kantor Pengolahan Data dan Telematika, hingga Bagian Hukum dan Humas.
7. Anggota Tingkat Kecamatan: Melibatkan 17 Koordinator Kecamatan, 17 Camat, 17 Sekretaris Camat, dan 17 Kepala Seksi Pemerintahan di tiap kecamatan.
8. Anggota Tingkat Kelurahan: Melibatkan 75 Lurah Desa dan 75 Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) di seluruh wilayah Bantul.

Larangan & Ketentuan Khusus

Keputusan ini menetapkan bahwa seluruh personil yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dalam Desk E-KTP untuk menyukseskan program kependudukan nasional. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul. Ketentuan mengenai susunan personalia ini mulai berlaku secara sah pada tanggal ditetapkan, yaitu 3 Agustus 2011, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 Agustus 2011 oleh Bupati Bantul, Sri Surya Widati.