Peraturan Daerah Tahun 2010 Nomor 14

Tentang PENGAWASAN KUALITAS AIR
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 14
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul melalui sistem pengawasan kualitas air yang terpadu. Dokumen ini merupakan peraturan baru yang secara resmi mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2002 karena dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini mengatur tata cara pengawasan terhadap jenis-jenis air yang digunakan oleh masyarakat, meliputi:

  • Air Minum: Air yang telah melalui proses pengolahan maupun tidak yang langsung dapat dikonsumsi.
  • Air Bersih: Air untuk kebutuhan harian yang harus dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.
  • Air Kolam Renang & Pemandian Umum: Air yang digunakan untuk fasilitas olahraga dan rekreasi umum yang harus memenuhi standar kesehatan.

Mekanisme pengawasan dilakukan melalui dua jalur, yaitu Pengawasan Eksternal oleh Dinas Kesehatan dan Pengawasan Internal oleh pihak pengelola atau penyelenggara air minum/bersih.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Prioritas utama peraturan ini adalah menjamin air memenuhi persyaratan kesehatan yang mencakup parameter fisika, kimia, mikrobiologi, dan radioaktif. Urutan teknis pelaksanaan pengawasan meliputi:

  1. Inspeksi Sanitasi: Melakukan pengamatan lapangan dan penilaian risiko pencemaran pada sarana air secara berkala.
  2. Pengambilan Sampel: Penetapan titik sampel yang menyebar dan mewakili kualitas air di unit produksi maupun distribusi terjauh.
  3. Pengujian Laboratorium: Pemeriksaan sampel secara medis di laboratorium yang terakreditasi atau melalui pengujian lapangan yang menggunakan alat terkalibrasi.
  4. Analisis & Tindak Lanjut: Membandingkan hasil uji dengan standar baku mutu dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pengelola air.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat kewajiban dan larangan yang harus diperhatikan oleh para pengelola air:

  • Larangan Distribusi: Pengelola dilarang mendistribusikan air yang kualitasnya menurun dan membahayakan kesehatan hingga ada rekomendasi perbaikan dari Dinas.
  • Kewajiban Sertifikasi: Pengelola wajib memasang sertifikat lulus uji terbaru di lokasi usaha pada tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.
  • Ketentuan Kondisi Darurat: Pengawasan tetap wajib dilakukan pada kondisi khusus (seperti acara besar) atau kondisi darurat (bencana alam), di mana Bupati dapat memberikan toleransi standar tertentu selama tidak membahayakan kesehatan.
  • Sanksi Pelanggaran: Pelanggaran terhadap kewajiban pengawasan diancam sanksi administratif hingga pelarangan usaha, serta sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000,00.

31 Desember 2010, Sri Surya Widati

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.