Instruksi Bupati Tahun 1992 Nomor 6

Tentang Pensuksesan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1992
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 6
Jenis / Bentuk Peraturan Instruksi Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 06.X/B/Inst/Bt/1992 yang diterbitkan untuk memastikan kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1992 di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini bersifat instruksi pelaksanaan teknis bagi aparatur daerah untuk menjaga stabilitas dan keamanan selama proses demokrasi berlangsung.

Poin-Poin Utama

Instruksi ini ditujukan kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Bantul, meliputi Pembantu Bupati, Camat Kepala Wilayah, Kepala Desa, dan Kepala Dusun. Isi utamanya mewajibkan seluruh jajaran tersebut untuk mengambil langkah-langkah pengamanan dan administratif pada tahap kritis pemilu, yaitu saat pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilihan umum.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam pelaksanaannya, Bupati menekankan beberapa prioritas tindakan sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan pemilu wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin legalitas proses.
  2. Mewaspadai dan mencegah segala bentuk gangguan yang dapat menghambat proses di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan.
  3. Penerapan sistem pelaporan yang cepat dan hirarkis, di mana setiap permasalahan atau kejadian di lapangan harus segera dilaporkan kepada atasan beserta langkah penanganan yang telah dilakukan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan larangan yang diatur guna menjaga integritas pemilu:

  • Dilarang keras membiarkan adanya upaya dari pihak mana pun yang bertujuan untuk mengganggu, mengacaukan, atau menggagalkan jalannya pemungutan suara.
  • Instruksi ini harus segera diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh penerima instruksi.
  • Ketentuan ini mulai berlaku secara resmi sejak tanggal dikeluarkan sebagai pedoman operasional di lapangan.

Dikeluarkan di Bantul pada tanggal 6 Juni 1992 dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, Sri Roso Sudarmo.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.