Ringkasan Umum
Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2010 merupakan aturan pelaksana teknis dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman hukum yang jelas dalam pemungutan pajak atas penggunaan tenaga listrik di wilayah Kabupaten Bantul guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan masyarakat melalui kemandirian pendapatan daerah.
Poin-Poin Utama
Dokumen ini mengatur berbagai aspek fundamental terkait Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut:
- Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain termasuk Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- Subjek Pajak dan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- Pengecualian pajak diberikan bagi penggunaan listrik oleh instansi pemerintah, tempat peribadatan, kedutaan/konsulat asing dengan asas timbal balik, dan pembangkit listrik kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin teknis.
- Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL), yang dihitung dari total tagihan biaya beban dan pemakaian atau berdasarkan kapasitas tersedia bagi listrik yang dihasilkan sendiri.
Prioritas & Ketentuan Teknis
Pelaksanaan pemungutan pajak mengedepankan sistem self assessment di mana Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara jujur dan lengkap. Berikut adalah rincian tarif dan teknis pembayarannya:
- Tarif sebesar 8% untuk penggunaan listrik dari sumber lain selain untuk industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam.
- Tarif sebesar 3% untuk penggunaan listrik dari sumber lain bagi sektor industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam.
- Tarif sebesar 1,5% khusus untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- Masa pajak ditetapkan selama 1 bulan takwim dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- Penyetoran dilakukan ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
Larangan & Ketentuan Khusus
Terdapat batasan dan prosedur hukum ketat yang diatur dalam peraturan ini guna menjamin kepatuhan pajak:
- Proses pemungutan pajak secara tegas dilarang diborongkan atau diserahkan kepada pihak ketiga.
- Keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang kurang dibayar.
- Jika ditemukan data baru yang menyebabkan penambahan jumlah pajak, dapat diterbitkan SKPDKBT dengan sanksi kenaikan sebesar 100%.
- Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan angsuran, penundaan, atau pengurangan pajak setinggi-tingginya 25% melalui prosedur tertulis kepada Kepala Dinas.
- Hak penagihan pajak dinyatakan kadaluwarsa setelah 5 tahun sejak saat terutang, kecuali bila terdapat tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
Peraturan ini ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Oktober 2010 dan ditandatangani oleh Bupati Bantul, Sri Surya Widati.
.
