| Tentang | Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| Nomor Lembaran Daerah (LD) | - |
| Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) | - |
| T.E.U Badan/Pengarang | - |
| Nomor Peraturan | 10 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 10 Agustus 2012 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan |
Dicabut
Dicabut oleh :
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | - |
Peraturan Daerah ini merupakan instrumen hukum yang mengatur mengenai Pedoman Pembentukan Produk Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Aturan ini bertujuan untuk memberikan landasan teknis yang sistematis agar setiap produk hukum daerah memiliki kualitas yang baik, selaras dengan kebutuhan daerah, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan ini berstatus sebagai regulasi baru yang mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1976 tentang Penerbitan Lembaran Daerah.
Dokumen ini mengatur pembagian wewenang dan klasifikasi jenis produk hukum yang dapat diterbitkan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di daerah sebagai berikut:
Pelaksanaan teknis pembentukan peraturan diatur dengan mengedepankan efektivitas dan koordinasi antarlembaga melalui urutan prioritas berikut:
Terdapat beberapa larangan dan aturan peralihan penting yang harus diperhatikan dalam prosedur hukum daerah ini:
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Agustus 2012 oleh Bupati Bantul, SRI SURYA WIDATI.
.