Peraturan Daerah Tahun 2012 Nomor 10

Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 10
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 10 Agustus 2012
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dicabut
Dicabut oleh :
  • -
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah ini merupakan instrumen hukum yang mengatur mengenai Pedoman Pembentukan Produk Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Aturan ini bertujuan untuk memberikan landasan teknis yang sistematis agar setiap produk hukum daerah memiliki kualitas yang baik, selaras dengan kebutuhan daerah, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan ini berstatus sebagai regulasi baru yang mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1976 tentang Penerbitan Lembaran Daerah.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur pembagian wewenang dan klasifikasi jenis produk hukum yang dapat diterbitkan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di daerah sebagai berikut:

  • Produk hukum yang diterbitkan oleh Bupati terdiri atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, dan Keputusan Bupati.
  • Produk hukum yang diterbitkan oleh DPRD meliputi Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD.
  • Proses pembentukan produk hukum dilakukan secara terintegrasi yang dimulai dari tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.
  • Setiap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) wajib disertai dengan Naskah Akademik, kecuali untuk Raperda mengenai APBD, pencabutan peraturan, atau perubahan materi yang bersifat terbatas.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan teknis pembentukan peraturan diatur dengan mengedepankan efektivitas dan koordinasi antarlembaga melalui urutan prioritas berikut:

  1. Perencanaan dilakukan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembangunan dan aspirasi masyarakat.
  2. Pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum melalui Forum Konsultasi Hukum.
  3. Pembahasan Raperda dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan, di mana tingkat I meliputi penjelasan dan pemandangan umum, sedangkan tingkat II berisi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
  4. Jangka waktu pembahasan Raperda dijadwalkan paling lama 2 bulan sejak pembicaraan tingkat I dan dapat diperpanjang maksimal 1 bulan atas persetujuan Badan Musyawarah.
  5. Penyebarluasan informasi dilakukan melalui website Pemerintah Daerah paling lambat 1 hari setelah penyampaian nota pengantar atau pengundangan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa larangan dan aturan peralihan penting yang harus diperhatikan dalam prosedur hukum daerah ini:

  • Rancangan peraturan daerah yang telah ditarik kembali oleh pengusul dilarang untuk diajukan kembali pada masa sidang yang sama.
  • Dalam hal Raperda APBD tidak mendapat persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, maka penyelesaiannya wajib diserahkan kepada Gubernur.
  • Produk hukum yang mengatur tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang, dan Organisasi Perangkat Daerah wajib melalui proses evaluasi atau fasilitasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan.
  • Materi muatan produk hukum harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kenusantaraan, dan keadilan guna menjamin kepastian hukum di masyarakat.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Agustus 2012 oleh Bupati Bantul, SRI SURYA WIDATI.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.