Peraturan Bupati Tahun 2012 Nomor 50

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 50
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2012 merupakan peraturan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011. Dokumen hukum ini diterbitkan karena terdapat menara telekomunikasi di Kabupaten Bantul yang belum memiliki Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), sehingga diperlukan standar baru untuk menghitung potensi retribusi secara akurat dan legal.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini memuat perubahan teknis pada pasal-pasal krusial mengenai perhitungan biaya dan prosedur administratif bagi wajib retribusi. Poin-poin mendasar dalam perubahan ini meliputi:

  • Perubahan tata cara penghitungan besaran retribusi tahunan bagi menara telekomunikasi.
  • Penerapan metode Cost Reproduction New (CRN) atau biaya pembuatan baru sebagai dasar estimasi nilai bangunan jika NJOP belum tersedia.
  • Penyediaan rincian estimasi nilai bangunan berdasarkan kelompok ketinggian menara dalam lampiran peraturan.
  • Pembaruan prosedur dan tata cara pengajuan pengurangan retribusi bagi pemilik menara.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan pemungutan retribusi mengutamakan akurasi nilai objek dengan urutan prioritas dan ketentuan angka sebagai berikut:

  1. Besaran retribusi per tahun ditetapkan sebesar 2 % dari NJOP PBB Menara Telekomunikasi.
  2. Apabila NJOP belum ada, perhitungan menggunakan estimasi nilai bangunan menara dikalikan 2 %.
  3. Nilai CRN ditentukan berdasarkan tinggi menara, misalnya menara dengan tinggi 11-20 meter ditaksir senilai Rp67.073.214, sedangkan menara di atas 111 meter ditaksir senilai Rp1.943.507.700.
  4. Bupati memiliki wewenang memberikan pengurangan retribusi paling banyak sebesar 15 % dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib retribusi.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan serta aturan peralihan yang harus diperhatikan oleh pihak penyelenggara telekomunikasi:

  • Pemberian pengurangan retribusi bersifat terbatas dan hanya diberikan sekali pada saat retribusi terutang.
  • Permohonan pengurangan harus diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan wajib mendapatkan jawaban dalam jangka waktu 15 hari kerja.
  • Bagi wajib retribusi yang sudah membayar penuh namun kemudian permohonan pengurangannya dikabulkan, kelebihan bayar tersebut dapat dikembalikan.
  • Keputusan pengurangan nilai retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati setelah dilakukan pencermatan bersama instansi terkait.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 27 Juli 2012 oleh Bupati Bantul, Sri Surya Widati.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.