Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2013 yang menetapkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bantul. Peraturan ini bersifat sebagai penguatan kelembagaan untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui langkah-langkah yang lebih sistematik, terpadu, dan menyeluruh di tingkat daerah.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini mengatur pembagian tugas tim yang terbagi menjadi fungsi koordinasi dan fungsi pengendalian. Tim ini bertanggung jawab dalam menyinkronkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) khusus di bidang penanggulangan kemiskinan. Selain itu, tim bertugas melakukan evaluasi terhadap perumusan dokumen rencana pembangunan agar sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan program kerja TKPK didukung oleh sebuah Sekretariat yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul. Fokus utama pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan disusun dalam kategori berikut:

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
4. Kelompok program lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, termasuk penguatan pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Tim diwajibkan untuk melakukan penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program secara periodik kepada Bupati Bantul dan TKPK Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat pembagian peran teknis melalui tiga Kelompok Kerja (Pokja) khusus, yaitu:

• Pokja Pendataan dan Informasi: Mengelola data kemiskinan dan sistem informasi sebagai dasar kebijakan.
• Pokja Pengembangan Kemitraan: Memfasilitasi hubungan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta atau dunia usaha.
• Pokja Pengaduan Masyarakat: Menangani aspirasi dan keluhan warga serta menyiapkan bahan sosialisasi atau campaign terkait penanggulangan kemiskinan.

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2013 oleh Bupati Bantul, Sri Surya Widati.