Ringkasan Umum
Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2013 merupakan regulasi yang menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa di seluruh wilayah Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran 2013. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan disiplin, kinerja, serta hasil kerja perangkat desa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Status peraturan ini merupakan aturan yang berlaku spesifik untuk tahun anggaran 2013 dengan mempertimbangkan aspek hukum tata kelola keuangan daerah dan desa yang berlaku saat itu.
Poin-Poin Utama
Dokumen ini mengatur mengenai pemberian tunjangan bulanan yang besarannya dibedakan berdasarkan klasifikasi desa dan jabatan. Beberapa poin mendasar dalam peraturan ini meliputi:
- Pemberian tambahan kesejahteraan dilakukan setiap bulan berdasarkan klasifikasi desa (Rendah, Sedang, dan Tinggi) yang ditentukan dari hasil pemutakhiran data tanah kas desa.
- Definisi Lurah Desa dan Pamong Desa dipertegas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, di mana Pamong Desa mencakup Carik Desa, Kepala Bagian, Dukuh, Kaur, dan Staf Desa.
- Adanya tambahan perbaikan penghasilan khusus bagi perangkat desa di wilayah Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Pajangan sebagai bentuk kompensasi tambahan di luar tunjangan reguler.
- Mekanisme pertanggungjawaban diwajibkan melalui pengisian daftar hadir dan laporan rekapitulasi absensi bulanan.
Prioritas & Ketentuan Teknis
Prioritas alokasi anggaran dan langkah-langkah pelaksanaan teknis diatur secara mendetail sebagai berikut:
- Carik Desa dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan tambahan kesejahteraan tetap sebesar Rp830.000,00 per bulan di semua kategori desa.
- Besaran tunjangan untuk perangkat desa non-PNS di Desa Rendah adalah yang tertinggi, contohnya Lurah Desa menerima Rp890.000,00 per bulan.
- Besaran tunjangan untuk perangkat desa non-PNS di Desa Sedang mencakup Lurah Desa sebesar Rp875.000,00 dan Dukuh sebesar Rp620.000,00.
- Besaran tunjangan untuk perangkat desa non-PNS di Desa Tinggi mencakup Lurah Desa sebesar Rp855.000,00 dan Satgas Desa/Staf sebesar Rp550.000,00.
- Pencairan tunjangan dilakukan secara triwulan (setiap tiga bulan) dan dana disalurkan melalui rekening kas desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Bagian Pemerintahan Desa.
Larangan & Ketentuan Khusus
Peraturan ini juga memuat ketentuan ketat mengenai larangan dan sanksi pemotongan tunjangan sebagai berikut:
- Dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen) per hari apabila perangkat desa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
- Dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen) per hari untuk kelebihan hari jika izin tidak masuk kerja lebih dari 2 kali dalam sebulan.
- Tunjangan tidak akan diberikan bagi perangkat desa yang sedang diberhentikan sementara atau sedang menjalani proses perkara hukum dan hukuman pidana.
- Terdapat ketentuan penundaan pencairan apabila Lurah Desa terlambat menyampaikan laporan hasil pelaksanaan disiplin kepada Bupati melalui Camat melampaui tanggal 5 bulan berikutnya.
- Segala biaya pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 03 Januari 2013 oleh Bupati Bantul, Sri Surya Widati.
.