Peraturan Bupati Tahun 2013 Nomor 59

Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 59
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2013 merupakan instrumen hukum yang memberikan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan perizinan di sektor jasa konstruksi. Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 (sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 23 Tahun 2012). Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ketertiban administrasi, kepastian hukum, dan standarisasi bagi pelaku usaha jasa konstruksi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini mengatur pembagian peran instansi daerah di mana Dinas Perijinan bertugas menerbitkan izin, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan teknis. Lingkup layanan jasa konstruksi yang diatur meliputi:

  • Jasa Perencanaan Konstruksi: Mencakup layanan konsultansi mulai dari pra-desain hingga pengembangan ruang.
  • Jasa Pelaksanaan Konstruksi: Mencakup pekerjaan fisik bangunan gedung, bangunan sipil, serta instalasi mekanikal dan elektrikal.
  • Jasa Pengawasan Konstruksi: Mencakup layanan pengawasan pada setiap tahapan pekerjaan fisik.

Dokumen ini juga merinci kualifikasi usaha yang terbagi menjadi kualifikasi Besar, Menengah, dan Kecil, serta kewajiban kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai dasar penentuan klasifikasi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Prosedur perizinan dan pelaporan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan peraturan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan.
  2. Penerbitan izin wajib melalui kajian administrasi dan teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis.
  3. Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) ditetapkan memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan waktu penyelesaian penerbitan maksimal 3 (tiga) hari kerja.
  4. Pelaku usaha wajib menyampaikan Laporan Akhir Tahun kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
  5. Setiap perubahan data badan usaha wajib dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam menjalankan usaha, pelaku jasa konstruksi harus memperhatikan larangan dan kewajiban khusus guna menghindari sanksi:

  • Pemegang izin dilarang memberikan dokumen atau informasi yang tidak benar; pelanggaran atas hal ini berakibat pada kesediaan menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Perusahaan wajib memasang papan nama kantor dengan ukuran sekurang-kurangnya 40 cm x 80 cm yang memuat nomor IUJK.
  • Masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk melakukan pengawasan dan menyampaikan pengaduan melalui e-mail, telepon, atau datang langsung ke Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi.
  • Dalam hal terjadi perbedaan pengaturan klasifikasi dengan Lembaga, maka yang menjadi acuan adalah klasifikasi yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 28 Oktober 2013 oleh Bupati Bantul, Sri Surya Widati.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.