| Tentang | PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI |
| T.E.U Badan/Pengarang | - |
| Nomor Peraturan | 59 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 00 - 0000 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | - |
Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2013 merupakan instrumen hukum yang memberikan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan perizinan di sektor jasa konstruksi. Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 (sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 23 Tahun 2012). Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ketertiban administrasi, kepastian hukum, dan standarisasi bagi pelaku usaha jasa konstruksi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bantul.
Peraturan ini mengatur pembagian peran instansi daerah di mana Dinas Perijinan bertugas menerbitkan izin, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan teknis. Lingkup layanan jasa konstruksi yang diatur meliputi:
Dokumen ini juga merinci kualifikasi usaha yang terbagi menjadi kualifikasi Besar, Menengah, dan Kecil, serta kewajiban kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai dasar penentuan klasifikasi.
Prosedur perizinan dan pelaporan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan peraturan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
Dalam menjalankan usaha, pelaku jasa konstruksi harus memperhatikan larangan dan kewajiban khusus guna menghindari sanksi:
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 28 Oktober 2013 oleh Bupati Bantul, Sri Surya Widati.
.