| Tentang | MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA |
| T.E.U Badan/Pengarang | - |
| Nomor Peraturan | 1 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 00 - 0000 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | - |
Peraturan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2014 merupakan regulasi yang mengatur tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa di wilayah Kabupaten Bantul. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum desa agar selaras dengan sistem hukum nasional dan kebijakan pemerintah daerah. Peraturan ini hadir sebagai pengganti atau penyesuaian atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2013 guna memperjelas pembagian kewenangan antara Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dalam proses pengawasan.
Produk hukum desa yang menjadi objek pengawasan dalam peraturan ini meliputi Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, dan Keputusan Lurah Desa. Pengawasan dilaksanakan melalui tiga pilar kegiatan utama, yaitu:
Peraturan ini memberikan perhatian khusus pada aspek teknis penyusunan dan tenggat waktu pelaksanaan pengawasan. Berikut adalah urutan prioritas dan ketentuan waktu yang ditetapkan:
Dalam hal penegakan aturan, terdapat ketentuan tegas mengenai pembatalan produk hukum desa. Bupati memiliki wewenang untuk membatalkan peraturan desa atau peraturan lurah, baik sebagian maupun seluruhnya, melalui Keputusan Bupati apabila ditemukan kondisi sebagai berikut:
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Januari 2014 oleh Bupati Bantul, SRI SURYA WIDATI.
.