Peraturan Bupati Tahun 2014 Nomor 1

Tentang MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 1
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2014 merupakan regulasi yang mengatur tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa di wilayah Kabupaten Bantul. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum desa agar selaras dengan sistem hukum nasional dan kebijakan pemerintah daerah. Peraturan ini hadir sebagai pengganti atau penyesuaian atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2013 guna memperjelas pembagian kewenangan antara Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dalam proses pengawasan.

Poin-Poin Utama

Produk hukum desa yang menjadi objek pengawasan dalam peraturan ini meliputi Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, dan Keputusan Lurah Desa. Pengawasan dilaksanakan melalui tiga pilar kegiatan utama, yaitu:

  • Konsultasi: Proses diskusi oleh Lurah Desa atau BPD kepada Camat atau Bagian Hukum sebelum produk hukum ditetapkan;
  • Evaluasi: Pengkajian mendalam terhadap rancangan peraturan desa sebelum ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kepentingan umum;
  • Klarifikasi: Penilaian terhadap produk hukum yang telah ditetapkan untuk menguji legalitas dan konsistensinya terhadap aturan yang lebih tinggi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Peraturan ini memberikan perhatian khusus pada aspek teknis penyusunan dan tenggat waktu pelaksanaan pengawasan. Berikut adalah urutan prioritas dan ketentuan waktu yang ditetapkan:

  1. Rancangan peraturan desa yang wajib dievaluasi oleh Bupati meliputi regulasi mengenai APBDesa, Pungutan Desa, serta Pengelolaan Tanah Kas Desa;
  2. Penyampaian rancangan peraturan desa untuk evaluasi dilakukan paling lambat 3 hari setelah mendapatkan persetujuan bersama antara Lurah dan BPD;
  3. Penyampaian produk hukum yang telah ditetapkan untuk proses klarifikasi kepada Camat dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah ditetapkan;
  4. Bupati membentuk Tim Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum, sementara Camat membentuk Tim Klarifikasi di tingkat kecamatan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam hal penegakan aturan, terdapat ketentuan tegas mengenai pembatalan produk hukum desa. Bupati memiliki wewenang untuk membatalkan peraturan desa atau peraturan lurah, baik sebagian maupun seluruhnya, melalui Keputusan Bupati apabila ditemukan kondisi sebagai berikut:

  • Produk hukum tersebut bertentangan dengan kepentingan umum;
  • Isi peraturan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  • Pemerintah desa tidak melaksanakan hasil evaluasi dari Bupati tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, ditegaskan bahwa penjelasan dalam produk hukum desa berfungsi sebagai tafsir dan tidak boleh digunakan sebagai dasar hukum untuk membentuk peraturan lain atau menambah norma baru yang tidak ada dalam batang tubuh.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Januari 2014 oleh Bupati Bantul, SRI SURYA WIDATI.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.