Rincian Produk Hukum

  1. Beranda
  2. Produk Hukum
  3. Instruksi Bupati Tahun 1994 Nomor 1
2

Instruksi Bupati Tahun 1994 Nomor 1

Unduh (378 kali)
Tentang Kebersihan Selokan
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 1
Jenis / Bentuk Peraturan Instruksi Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 01/B/Instr/Bt/1994 yang mengatur tentang Kebersihan Selokan. Instruksi ini diterbitkan dengan tujuan utama untuk mewujudkan lingkungan Kota Kabupaten Bantul yang bersih, nyaman, dan sehat. Peraturan ini menekankan pentingnya peran aktif seluruh masyarakat dalam menjaga infrastruktur sanitasi dasar di wilayah tersebut.

Poin-Poin Utama

Instruksi ini secara spesifik memberikan mandat kepada pejabat wilayah untuk memastikan pembersihan saluran air berjalan maksimal. Poin-poin mendasar dalam dokumen ini meliputi:

  • Instruksi ditujukan secara langsung kepada Camat Kepala Wilayah Bantul dan para Kepala Desa (Desa Bantul, Ringinharjo, Palbapang, dan Trirenggo).
  • Fokus utama adalah pembersihan seluruh selokan di wilayah Kabupaten Bantul, khususnya di area pusat pemerintahan atau ibu kota kabupaten.
  • Landasan hukum instruksi ini merujuk pada undang-undang pemerintahan daerah, aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, serta upaya daerah dalam memenangkan lomba kota bersih Adipura.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah daerah menetapkan langkah-langkah pelaksanaan teknis yang harus dijalankan oleh masyarakat dan perangkat desa sebagai berikut:

  1. Mengadakan kegiatan kerja bakti bagi seluruh warga masyarakat di lingkungan kerja masing-masing.
  2. Melakukan pembersihan selokan secara periodik dengan frekuensi minimal 1 kali dalam seminggu.
  3. Melaksanakan pembersihan tambahan sewaktu-waktu di luar jadwal rutin apabila kondisi lapangan dianggap membutuhkan penanganan segera.

Larangan & Ketentuan Khusus

Instruksi ini menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat wilayah yang telah ditunjuk. Ketentuan khusus dalam dokumen ini menyatakan bahwa instruksi mulai berlaku secara sah sejak tanggal dikeluarkan. Salinan instruksi ini juga ditembuskan kepada pejabat tinggi lainnya, termasuk Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai bentuk koordinasi pengawasan antar tingkat pemerintahan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 15 Januari 1994 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, Sri Roso Sudarmo.

.