Peraturan Bupati Tahun 2013 Nomor 9

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 9
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 09 Tahun 2013 yang mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan sistem perizinan di sektor perikanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan regulasi yang berlaku.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini memperjelas definisi operasional terkait subjek dan objek perikanan serta membagi kategori perizinan menjadi dua bidang utama sebagai berikut:

  • Bidang Perikanan Tangkap: Meliputi kegiatan penangkapan ikan di perairan serta pemasangan rumpon sebagai alat bantu pengumpul ikan.
  • Bidang Perikanan Budidaya: Meliputi kegiatan pemeliharaan/pembiakan ikan, usaha depo atau toko obat ikan, usaha toko ikan hias/akuarium, serta usaha pemancingan ikan untuk kepentingan komersial (game fishing).
  • Standardisasi Izin: Penggunaan istilah teknis seperti SIUPKAN (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan SPI (Surat Izin Pembudidayaan Ikan) diseragamkan untuk mempermudah administrasi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah Kabupaten menekankan pada pengawasan berkelanjutan melalui mekanisme daftar ulang izin. Jangka waktu kewajiban daftar ulang tersebut diatur berdasarkan jenis izinnya, yaitu:

  1. SIUPKAN: Wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
  2. SIPI: Wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
  3. SPI, SIPR, SIUDOI, SIUTA, dan SIUPKANI: Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Seluruh izin tersebut tetap berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan usahanya dan mematuhi ketentuan daftar ulang yang telah ditetapkan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus mengenai wilayah dan identitas sarana usaha yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha:

  • Batas Wilayah: Kewenangan pengelolaan perikanan laut Kabupaten Bantul dibatasi hingga 4 (empat) mil dari garis pantai.
  • Legalitas Kapal: Setiap kapal bermotor dengan ukuran di bawah 10 GT wajib memiliki Pas Kecil sebagai identitas resmi kebangsaan kapal atau dokumen setara STNK kapal.
  • Pelaku Usaha: Perusahaan perikanan harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang memenuhi syarat legalitas sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 8 Januari 2013 oleh Bupati Bantul, Sri Surya Widati.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.