Peraturan Daerah Tahun 2013 Nomor 8

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 8
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Dokumen ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2013 yang mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 mengenai Retribusi Jasa Umum. Peraturan ini diterbitkan untuk menyempurnakan ketentuan pemungutan retribusi seiring dengan berkembangnya jenis pelayanan kepada masyarakat yang sebelumnya belum diatur dalam aturan lama.

Poin-Poin Utama

Terdapat beberapa perubahan mendasar dan penambahan pasal dalam peraturan ini, antara lain:

  • Penambahan definisi teknis terkait Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan), pelayanan kesehatan hewan, dan praktik pendidikan kesehatan.
  • Pembaruan daftar jenis Retribusi Jasa Umum yang mencakup pelayanan kesehatan, persampahan, parkir, pasar, pengujian kendaraan, hingga pengendalian menara telekomunikasi.
  • Penambahan kategori objek retribusi baru, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan dan Retribusi Pelayanan Pendidikan.
  • Pengaturan mekanisme pengukuran tingkat penggunaan jasa untuk layanan pendidikan dan kesehatan hewan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan teknis pemungutan retribusi diatur dengan urutan prioritas dan besaran tarif sebagai berikut:

  1. Tarif Puskesmas: Retribusi rawat jalan ditetapkan sebesar Rp9.000 per kunjungan (termasuk pemeriksaan dan obat), sementara rawat inap berkisar antara Rp63.500 hingga Rp80.000 per hari.
  2. Layanan Tambahan: Pemeriksaan dokter spesialis dikenakan tarif Rp15.000 dan pemeriksaan psikolog sebesar Rp10.000.
  3. Puskeswan: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pasien hewan dan jenis tindakan medis yang diberikan (konsultasi, medik, atau terapi).
  4. Pelayanan Pendidikan: Retribusi dikenakan pada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan biaya sarana dan jasa pelayanan.
  5. Penyetoran: Seluruh penerimaan retribusi wajib disetorkan langsung ke Kas Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat pengecualian dan aturan khusus yang harus diperhatikan:

  • Pengecualian Objek: Retribusi tidak berlaku bagi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN/BUMD, dan pihak swasta.
  • Pendidikan: Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikecualikan dari objek retribusi ini.
  • Ketentuan Cito: Untuk tindakan medis atau terapi yang bersifat terencana segera (cito) atau memiliki komplikasi, dikenakan tambahan retribusi sebesar 25 persen dari tarif normal.
  • Status Peraturan: Dengan berlakunya aturan ini, beberapa pasal dalam peraturan daerah lama (seperti retribusi parkir, pasar, dan persampahan tahun 2000) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 26 AGUSTUS 2013 oleh Bupati Bantul, SRI SURYA WIDATI.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.