Peraturan Bupati Tahun 2014 Nomor 32

Tentang PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 32
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2014 ditetapkan untuk mengatur ketentuan mengenai pakaian dinas bagi aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Bantul. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan disiplin, wibawa, serta motivasi kerja, sekaligus sebagai upaya melestarikan dan mempromosikan budaya daerah. Peraturan ini merupakan aturan baru yang mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2011 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini merinci berbagai jenis pakaian dinas yang wajib dikenakan oleh Aparatur Pemerintah, yang mencakup PNS, PPPK, dokter/bidan/guru tidak tetap, karyawan BUMD, hingga Lurah Desa dan Pamong Desa. Jenis-jenis pakaian dinas tersebut meliputi:

  • Pakaian Dinas Harian (PDH) yang terdiri dari warna khaki, batik, dan/atau lurik.
  • Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk keperluan dinas tertentu atau upacara kenegaraan.
  • Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk tugas operasional teknis di lapangan.
  • Pakaian Dinas Upacara (PDU) khusus bagi Camat dan Lurah Desa.
  • Pakaian Kerja Harian Khusus berwarna biru tua (biru dongker).
  • Pakaian Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan penggunaan pakaian dinas diatur berdasarkan jadwal mingguan dan kelengkapan atribut sebagai berikut:

  1. Hari Senin dan Selasa: Menggunakan PDH warna khaki lengkap dengan atribut dan kartu tanda pengenal (ID Card).
  2. Hari Rabu: Menggunakan Pakaian Harian Khusus berwarna biru dongker dengan model PDH.
  3. Hari Kamis, Jumat, dan Sabtu: Menggunakan PDH batik dan/atau lurik, kecuali saat olahraga pada hari Jumat pagi menggunakan pakaian olahraga.
  4. Setiap Tanggal 17: Menggunakan seragam Korpri lengkap dengan lencana Korpri emas di dada kiri.
  5. Setiap Tanggal 20: Menggunakan Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat (Surjan lurik untuk pria dan Kebaya tangkeban/Kartini untuk wanita).
  6. Atribut Wajib: Setiap pakaian dinas harus dilengkapi dengan pin logo brand Bantul yang dipasang pada dada sebelah kiri.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa batasan dan aturan khusus yang harus diperhatikan oleh seluruh aparatur:

  • Larangan Motif Batik: Dalam penggunaan busana tradisional, aparatur dilarang menggunakan motif batik parang rusak besar atau barong, serta dilarang menggunakan wiru engkol.
  • Etika Berpakaian: Aparatur dilarang menggunakan baju atasan yang ketat atau transparan untuk menjaga profesionalisme dan estetika di lingkungan kerja.
  • Ketentuan Alas Kaki: Kewajiban menggunakan sepatu tertutup warna hitam, serta kaos kaki warna hitam atau gelap bagi laki-laki.
  • Pengecualian Operasional: Aparatur yang sedang menjalankan tugas lapangan teknis yang tidak memungkinkan penggunaan busana tradisional pada tanggal 20 diperbolehkan menggunakan pakaian dinas harian yang berlaku.

Peraturan ini ditetapkan di Bantul pada tanggal 14 Juli 2014 oleh Bupati Bantul, SRI SURYA WIDATI.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.