Peraturan Bupati Tahun 2014 Nomor 38

Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABU
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 38
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Peraturan ini merupakan pedoman teknis mengenai tata cara penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul. Tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan administrasi yang telah mengalami perubahan regulasi. Peraturan ini berstatus sebagai aturan baru yang secara resmi mencabut dan menggantikan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 agar prosedur pelaksanaan di lapangan tetap relevan dengan hukum yang berlaku.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara mendalam. Poin-poin utama yang diatur meliputi pendaftaran biodata penduduk, penerbitan Kartu Keluarga (KK), serta penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Sistem ini telah terintegrasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang menjamin ketunggalan jati diri penduduk melalui identifikasi biometrik seperti sidik jari dan iris mata.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah daerah menetapkan langkah-langkah pelaksanaan teknis dengan prioritas sebagai berikut:

  1. Penduduk yang memiliki keterbatasan fisik, usia lanjut, atau sakit keras diprioritaskan melalui layanan kunjungan petugas ke tempat domisili untuk perekaman data KTP-el.
  2. Penerbitan dokumen kependudukan dilakukan melalui tahapan verifikasi data di tingkat desa, kecamatan, hingga instansi pelaksana guna memastikan validitas informasi.
  3. Pelaporan pindah datang penduduk wajib dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi wilayah, mulai dari antar desa hingga antar negara, dengan masa berlaku surat keterangan pindah selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
  4. Pendataan penduduk rentan administrasi, seperti korban bencana alam, bencana sosial, dan orang terlantar, dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Bupati.
  5. Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga negara atau swasta wajib melalui mekanisme data warehouse dan harus mendapatkan izin tertulis untuk menjaga keamanan informasi.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan mengenai biaya dan sanksi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat umum:

  • Pengurusan seluruh dokumen kependudukan yang dilakukan tepat waktu tidak dikenakan biaya atau gratis.
  • Penduduk dilarang mengabaikan batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan; keterlambatan akan berakibat pada pengenaan sanksi administratif berupa denda.
  • Pengguna data kependudukan dilarang keras menyalahgunakan data pribadi penduduk dan wajib menandatangani surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan data tersebut.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 21 Juli 2014 oleh Bupati Bantul, Sri Surya Widati.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.