| Tentang | PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABU |
| T.E.U Badan/Pengarang | - |
| Nomor Peraturan | 38 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 00 - 0000 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | - |
Peraturan ini merupakan pedoman teknis mengenai tata cara penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul. Tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan administrasi yang telah mengalami perubahan regulasi. Peraturan ini berstatus sebagai aturan baru yang secara resmi mencabut dan menggantikan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 agar prosedur pelaksanaan di lapangan tetap relevan dengan hukum yang berlaku.
Dokumen ini mengatur prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara mendalam. Poin-poin utama yang diatur meliputi pendaftaran biodata penduduk, penerbitan Kartu Keluarga (KK), serta penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Sistem ini telah terintegrasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang menjamin ketunggalan jati diri penduduk melalui identifikasi biometrik seperti sidik jari dan iris mata.
Pemerintah daerah menetapkan langkah-langkah pelaksanaan teknis dengan prioritas sebagai berikut:
Terdapat ketentuan mengenai biaya dan sanksi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat umum:
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 21 Juli 2014 oleh Bupati Bantul, Sri Surya Widati.
.