Peraturan Bupati Tahun 2014 Nomor 10

Tentang PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TINGKAT DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 10
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman teknis penyaluran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada desa guna mendukung operasional Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) tingkat desa. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2014 ini bertujuan untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah melalui koordinasi lintas sektor yang terpadu dan berkesinambungan pada tahun anggaran 2014.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur tata cara administratif dan operasional penggunaan dana bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Poin-poin utama yang diatur meliputi:

  • Penguatan kelembagaan TPK Desa dalam rangka sinkronisasi dengan program nasional percepatan penanggulangan kemiskinan.
  • Pencairan dana dilakukan oleh Bappeda selaku instansi pengampu melalui pengajuan permohonan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
  • Proses pencairan memerlukan dokumen kelengkapan berupa kuitansi, fotokopi rekening bendahara desa, dan fotokopi KTP bendahara.
  • Mekanisme pembayaran dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang kemudian disetor ke Rekening Kas Desa.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Setiap desa di Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi bantuan tetap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Berdasarkan Pasal 5, dana tersebut dialokasikan secara mendetail dengan urutan prioritas sebagai berikut:

  1. Penyelenggaraan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat desa sebesar Rp2.000.000,00.
  2. Biaya operasional kegiatan sebesar Rp1.500.000,00.
  3. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan biaya penggandaan sebesar Rp1.000.000,00.
  4. Pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp300.000,00.
  5. Penyusunan laporan akhir TPK Desa sebesar Rp200.000,00.

Larangan & Ketentuan Khusus

Pemerintah Desa memegang tanggung jawab penuh atas pelaksanaan program di tingkat desa sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Ketentuan khusus yang harus diperhatikan adalah:

  • Lurah Desa memiliki kewajiban mutlak untuk melaporkan seluruh kegiatan TPK Desa kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dengan diketahui oleh Camat setempat.
  • Kegiatan pemantauan atau monitoring dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan untuk menjamin transparansi penggunaan dana.
  • Dana bantuan harus dipergunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan rincian alokasi yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 13 Februari 2014 oleh Bupati Bantul, Sri Surya Widati.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.