Peraturan Bupati Tahun 2013 Nomor 58

Tentang MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR BAGI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 58
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2013 merupakan regulasi teknis yang mengatur tentang prosedur pemberian bantuan permodalan melalui dana bergulir bagi para pedagang di pasar tradisional. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah operasional untuk menindaklanjuti aturan daerah mengenai pengelolaan dana bergulir dengan tujuan utama meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan para pedagang kecil di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan struktur pengelola yang melibatkan berbagai instansi daerah dan unit pengelola pasar. Beberapa poin fundamental dalam peraturan ini meliputi:

  • Pengelola dana melibatkan Kepala DPPKAD selaku PPKD, Kepala Kantor Pengelolaan Pasar, Bendahara, hingga Lurah Pasar yang bertugas melakukan verifikasi di lapangan.
  • Penerima dana adalah pedagang pasar perseorangan yang memenuhi kualifikasi administratif dan teknis.
  • Dana yang disalurkan murni bersifat sebagai bantuan modal kerja untuk mengembangkan usaha perdagangan di pasar tradisional.
  • Proses pencairan dana dilakukan melalui rekening bendahara pengelola setelah mendapatkan persetujuan dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah menetapkan langkah-langkah pelaksanaan dan rincian persentase biaya sebagai berikut:

  1. Penerima pinjaman diwajibkan membayar jasa hasil usaha sebesar 2% (dua persen) dari nilai pinjaman yang disetorkan langsung ke Kas Daerah.
  2. Jangka waktu pengembalian pinjaman diberikan fleksibilitas dengan skema angsuran maksimal sebanyak 100 (seratus) kali.
  3. Kewajiban pengembalian pinjaman dimulai efektif setelah 5 (lima) hari sejak dana diterima oleh pedagang.
  4. Penetapan tingkat kolektabilitas pinjaman dibagi menjadi empat kategori, yaitu Lancar, Kurang Lancar (hingga 3 tahun), Tidak Lancar/Diragukan (3-5 tahun), dan Macet (lebih dari 5 tahun).

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan dan aturan pengecualian yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan:

  • Penerima pinjaman yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, atau macet dilarang secara tegas untuk mendapatkan kembali dana bergulir pada kegiatan yang sama di masa mendatang.
  • Apabila penerima pinjaman meninggal dunia, maka ahli waris dapat mengajukan permohonan pembebasan kewajiban pengembalian pinjaman dengan melampirkan bukti-bukti yang sah.
  • Penghapusan data piutang secara administratif oleh Bupati bagi kategori kredit macet tidak menghapus hak Pemerintah Daerah untuk tetap melakukan penagihan terhadap peminjam.
  • Segala bentuk penyelesaian masalah yang belum tuntas sebelum berlakunya aturan ini wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati terbaru ini.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 28 Oktober 2013 oleh Bupati Bantul, Sri Surya Widati.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.