Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2014 yang mengatur mengenai penetapan sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bantul sebagai kandidat untuk meraih penghargaan lingkungan tingkat nasional. Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya nyata dalam mengembangkan kesadaran pengelolaan lingkungan hidup serta penghayatan nilai-nilai pelestarian alam oleh seluruh warga sekolah melalui program Sekolah Adiwiyata.

Poin-Poin Utama

Isi utama dari keputusan ini adalah penunjukan beberapa institusi pendidikan untuk mengikuti seleksi penghargaan lingkungan dalam dua kategori berbeda. Daftar sekolah tersebut mencakup:

• Kategori Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri: Sekolah yang diharapkan menjadi percontohan dan pembina bagi sekolah lain.
• Kategori Calon Sekolah Adiwiyata Nasional: Sekolah yang telah memenuhi standar pengelolaan lingkungan di tingkat daerah.

Adapun sekolah yang ditunjuk berdasarkan lampiran keputusan ini adalah:

1. MIN Jejeran (Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri)
2. SMAN 2 Banguntapan (Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri)
3. SMAN 1 Banguntapan (Calon Sekolah Adiwiyata Nasional)
4. SMPN 1 Pandak (Calon Sekolah Adiwiyata Nasional)
5. SD Kanisius Sorowajan (Calon Sekolah Adiwiyata Nasional)

Prioritas & Ketentuan Teknis

Langkah-langkah pelaksanaan seleksi dan verifikasi diatur secara bertahap untuk memastikan kualitas sekolah yang diajukan ke tingkat pusat, yaitu:

1. Verifikasi Tingkat Kabupaten: Dilakukan oleh Tim Adiwiyata Kabupaten Bantul.
2. Verifikasi Tingkat Provinsi: Dilakukan oleh Tim Adiwiyata Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Evaluasi Nasional: Sekolah yang lolos verifikasi daerah akan diajukan ke tingkat nasional untuk dievaluasi oleh Tim Adiwiyata Tingkat Pusat.

Landasan teknis pelaksanaan program ini merujuk pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksana Program Adiwiyata.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan terkait pemberlakuan keputusan ini:

• Keputusan ini mulai berlaku secara resmi sejak tanggal ditetapkan.
• Penunjukan sebagai "Calon" tidak berarti sekolah otomatis mendapatkan penghargaan, melainkan wajib melalui serangkaian proses verifikasi dan evaluasi faktual.
• Segala bentuk penyampaian keputusan ini ditujukan kepada instansi terkait seperti Gubernur DIY, Kepala Badan Lingkungan Hidup, dan Ketua DPRD untuk koordinasi lebih lanjut.