Peraturan Daerah Tahun 2015 Nomor 1

Tentang PENETAPAN DESA
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nomor Peraturan 1
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 20 April 2015
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dicabut
Dicabut oleh :
  • -
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Desa, Penetapan

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa merupakan instrumen hukum yang diterbitkan untuk melaksanakan amanat Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum formal untuk menetapkan keberadaan, status, dan jumlah desa di wilayah Kabupaten Bantul. Sebagai peraturan baru, dokumen ini memberikan kepastian administrasi bagi kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah naungan pemerintah daerah guna mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur struktur dasar dan identitas administratif desa melalui beberapa poin penting, yaitu:

  • Pengakuan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan prakarsa masyarakat.
  • Pengaturan tentang Pedukuhan yang diposisikan sebagai satuan tugas kewilayahan untuk membantu Lurah Desa.
  • Penetapan Batas Desa sebagai pemisah wilayah yurisdiksi antar-desa untuk menghindari konflik kewilayahan di masa mendatang.
  • Delegasi pengaturan teknis lebih lanjut mengenai kewenangan dan batas wilayah kepada Peraturan Bupati.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan peraturan ini menitikberatkan pada rincian data wilayah dan metode penetapan batas secara saintifik sebagai berikut:

  1. Penetapan secara resmi 75 Desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul.
  2. Rincian total 933 Pedukuhan yang menjadi bagian integral dari desa-desa tersebut.
  3. Metode penegasan batas desa wajib dilakukan secara kartometrik menggunakan peta dasar yang menyajikan unsur alam atau buatan manusia dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu.
  4. Pembagian kewenangan desa meliputi empat pilar utama: kewenangan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan penugasan dari pemerintah/pemda, dan kewenangan lain sesuai aturan perundang-undangan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan prosedur yang harus dipatuhi dalam kerangka peraturan ini:

  • Inventarisasi desa-desa harus dilakukan secara akurat untuk mendapatkan Kode Desa sesuai standar wilayah administrasi pemerintahan.
  • Hasil inventarisasi menjadi dasar mutlak bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan status desa melalui peraturan daerah ini.
  • Segala bentuk perubahan atau pengaturan detail mengenai batas dan kewenangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan wajib diatur dalam instrument hukum turunan berupa Peraturan Bupati.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 April 2015 oleh Bupati Bantul, SRI SURYA WIDATI.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.