Peraturan Bupati Tahun 2016 Nomor 22

Tentang PELAYANAN PERIZINAN SECARA ONLINE
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 22
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Online, Perizinan, Pelayanan

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2016 merupakan regulasi yang mengatur tentang implementasi pelayanan perizinan secara elektronik di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam menjalankan Instruksi Presiden mengenai pengembangan e-Government guna menciptakan sistem perizinan yang lebih efektif, efisien, dan transparan bagi para pelaku usaha. Aturan ini memberikan payung hukum bagi perubahan prosedur pendaftaran izin yang semula bersifat manual menjadi berbasis teknologi informasi melalui jaringan internet.

Poin-Poin Utama

  • Penyelenggaraan perizinan dilakukan melalui Portal Perizinan Online yang berfungsi sebagai wadah pendaftaran, pengolahan, hingga penyimpanan data perizinan secara digital.
  • Pengelola sistem atau penyelenggara layanan ini adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul yang berkoordinasi dengan instansi teknis terkait (SKPD).
  • Subjek yang dapat mengajukan permohonan adalah perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Kabupaten Bantul, di mana nama pemohon harus selaras dengan nama penanggung jawab usaha.
  • Segala bentuk dokumen elektronik yang dikelola dalam sistem ini memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui sama dengan dokumen fisik pada umumnya.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Prioritas utama bagi pemohon adalah memperoleh hak akses dengan cara mendaftar pada situs resmi dan mengisi formulir data diri secara lengkap.
  2. Dokumen wajib yang harus diunggah untuk verifikasi hak akses adalah pindaian KTP pimpinan/pemilik dan kartu NPWP.
  3. Petugas akan melakukan verifikasi data identitas yang terintegrasi dengan sistem kependudukan dan perpajakan dalam waktu maksimal 2 x 24 jam.
  4. Setelah pendaftaran secara daring disetujui, pemohon wajib membawa seluruh berkas asli (hardcopy) untuk diserahkan kepada tim teknis saat dilakukan pemeriksaan atau tinjauan lapangan.
  5. Penetapan retribusi dilakukan melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) elektronik, dan pembayaran wajib dilakukan melalui Bank BPD DIY.
  6. Pengambilan fisik surat izin atau tanda izin dilakukan di loket layanan Dinas Perijinan dengan menunjukkan bukti pembayaran yang sah.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Pemegang hak akses dilarang memberikan atau membocorkan user id dan password kepada pihak lain, karena segala penyalahgunaan akun menjadi tanggung jawab pribadi pemiliknya.
  • Sistem secara otomatis akan menghentikan atau mencabut hak akses apabila pemilik akun tidak melakukan aktivitas atau proses permohonan selama 3 bulan berturut-turut.
  • Hak akses dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh petugas jika ditemukan adanya ketidakbenaran data atau dokumen yang diunggah oleh pemohon.
  • Terdapat ketentuan fallback di mana pelayanan akan dialihkan kembali secara manual apabila terjadi gangguan teknis pada sistem elektronik yang menghambat proses pelayanan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 26 April 2016 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.