Peraturan Bupati Tahun 2016 Nomor 33

Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 33
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Satuan Kerja Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja, Pedoman Pelaksanaan

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2016 ditetapkan sebagai panduan resmi mengenai pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dokumen ini merupakan regulasi baru yang memberikan dasar hukum bagi proses penilaian kinerja yang sistematis dan terukur.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur tata cara penilaian kinerja yang dilakukan oleh Tim Evaluasi bentukan Bupati yang melibatkan unsur Bappeda, DPPKAD, Inspektorat, dan bagian terkait lainnya. Beberapa poin mendasar dalam peraturan ini meliputi:

  • Pembagian evaluasi menjadi dua tahap, yaitu evaluasi semesteran (Januari hingga Juni) dan evaluasi tahunan (satu tahun anggaran penuh).
  • Ruang lingkup evaluasi yang komprehensif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga capaian hasil kerja.
  • Penggunaan instrumen berbasis teknologi informasi seperti e-SAKIP dan Simdalbangda dalam proses pelaporan dan penilaian.
  • Penyusunan peringkat kategori berdasarkan hasil nilai akhir evaluasi untuk menentukan performa masing-masing instansi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Penilaian kinerja difokuskan pada lima kriteria utama dengan pembobotan persentase yang spesifik sebagai berikut:

  1. Perencanaan (Bobot 25%): Menilai keselarasan antara DPA dengan dokumen perencanaan makro seperti RPJMD, Renstra, RKPD, dan KUA-PPAS.
  2. Pelaksanaan (Bobot 25% - 35%): Fokus pada capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, ketepatan proses pengadaan barang/jasa, serta frekuensi revisi anggaran.
  3. Pelaporan (Bobot 15% - 25%): Menitikberatkan pada ketepatan waktu dan kebenaran laporan aset serta input data kinerja pada sistem elektronik.
  4. Capaian (Bobot 5% - 25%): Menilai pencapaian indikator kinerja organisasi, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan realisasi target e-SAKIP.
  5. Evaluasi (Bobot 10%): Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja (AKIP) serta efektivitas tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini memuat sanksi administratif berupa pengurangan poin dan aturan peralihan yang penting untuk diperhatikan oleh setiap pengelola anggaran:

  • Pelaporan atau input data realisasi yang dilakukan melebihi batas waktu (setelah 15 Juli untuk semesteran atau setelah 10 Januari untuk tahunan) secara otomatis akan diberikan nilai 0 (nol).
  • Terdapat batas maksimal efisiensi anggaran, di mana efisiensi hanya diakui paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu anggaran dengan penjelasan yang rasional.
  • Revisi DPA-SKPD yang dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali akan mendapatkan nilai terendah, kecuali revisi tersebut disebabkan oleh penyesuaian aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  • Bupati akan memberikan penghargaan kepada SKPD yang meraih peringkat I, II, dan III sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang unggul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 23 Mei 2016 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.