Peraturan Bupati Tahun 2015 Nomor 7

Tentang PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 7
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Petunjuk teknis, penyaluran, bantuan sosial, bantuan keuangan khusus, pemerintah daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, upaya, pengentasan, kemiskinan, Kabupaten Bantul

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 Tahun 2015 diterbitkan sebagai landasan hukum dan petunjuk teknis dalam menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan ini merupakan pedoman pelaksanaan untuk tahun anggaran 2015 yang bertujuan agar upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi produktif di Kabupaten Bantul berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur mekanisme teknis pemberian bantuan yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat. Poin-poin fundamental yang diatur meliputi:

  • Bantuan sosial bersumber dari dana perimbangan provinsi yang ditempatkan dalam APBD Kabupaten Bantul.
  • Penerima manfaat adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang merujuk pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 341/KEP/2014.
  • Penyaluran bantuan dilakukan melalui sistem Kelompok yang dibentuk berdasarkan wilayah pedukuhan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
  • Kelompok berfungsi sebagai wadah koordinasi yang minimal terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Terdapat langkah-langkah sistematis dan rincian alokasi dana dalam pelaksanaan peraturan ini:

  1. Besaran nominal bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anggota kelompok.
  2. Proses pencairan dana dilakukan melalui mekanisme transfer dari Bendahara PPKD langsung ke rekening kelompok di Bank BPD DIY berdasarkan pengajuan dari Camat.
  3. Pemanfaatan dana diprioritaskan untuk kegiatan ekonomi produktif guna meningkatkan pendapatan dan menciptakan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.
  4. Penerima wajib menyusun dan menyerahkan laporan pemanfaatan bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana diterima secara berjenjang dari Lurah, Camat, hingga Bupati.

Larangan & Ketentuan Khusus

Aturan ini menetapkan hal-hal khusus terkait pengecualian dan pengawasan:

  • Penerima manfaat dilarang menerima bantuan yang sama jika sudah pernah mendapatkan bantuan serupa pada tahun anggaran sebelumnya.
  • Penggantian RTS hanya diperbolehkan melalui Keputusan Bupati jika penerima meninggal dunia tanpa tanggungan, pindah domisili keluar daerah, alamat tidak ditemukan, atau menyatakan menolak bantuan secara sukarela.
  • Penerima manfaat wajib menyimpan dokumen asli bukti pemanfaatan sebagai objek pemeriksaan oleh instansi pengawas keuangan.
  • Dibentuk Tim Monitoring dan Tim Pendamping di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa untuk memfasilitasi distribusi dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan agar tidak terjadi penyimpangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 04 Februari 2015 oleh Bupati Bantul, Sri Surya Widati.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.