Peraturan Bupati Tahun 2015 Nomor 30

Tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 30
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Tatacara, pembagian, penetapan, rincian, dana desa, setiap, desa, Kabupaten Bantul

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2015 ditetapkan untuk mengatur mekanisme pembagian dan penetapan rincian Dana Desa bagi setiap desa di wilayah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2015. Peraturan ini merupakan regulasi teknis sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (yang telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015) mengenai dana desa yang bersumber dari APBN. Tujuan utama peraturan ini adalah memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mendistribusikan anggaran guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa dengan menggunakan formula penghitungan yang didasarkan pada empat variabel utama sebagai berikut:

  1. Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk kabupaten dengan bobot sebesar 25%.
  2. Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten dengan bobot sebesar 35%.
  3. Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah kabupaten dengan bobot sebesar 10%.
  4. Rasio Indeks Tingkat Kesulitan Geografis (IKG) setiap desa terhadap total IKG kabupaten dengan bobot sebesar 30%.

Penyaluran dana dilaksanakan melalui mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Umum Desa (RKD) paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di kas daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan pembagian sebagai berikut:

  1. Tahap I: Dicairkan pada bulan April sebesar 40% dari total alokasi.
  2. Tahap II: Dicairkan pada bulan Agustus sebesar 40% dari total alokasi.
  3. Tahap III: Dicairkan pada bulan Oktober sebesar 20% dari total alokasi.

Syarat pencairan dana meliputi penyampaian Rencana Anggaran Biaya (RAB), laporan realisasi penggunaan dana semester sebelumnya, dan bukti peraturan desa mengenai APBDesa. Laporan realisasi semester I wajib disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli, sedangkan semester II pada minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan penyaluran dana jika Lurah Desa tidak kunjung menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana atau belum menetapkan APBDesa.
  • Pengeluaran kas desa yang membebani APBDesa dilarang keras dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan secara sah.
  • Apabila ditemukan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Dana Desa yang tidak wajar atau melebihi 30% dari dana yang diterima, maka Bupati dapat melakukan pengurangan alokasi dana pada periode berikutnya.
  • Bendahara desa bertindak sebagai wajib pungut pajak (seperti PPh) dan diwajibkan menyetorkan seluruh potongan pajak tersebut ke rekening kas negara sesuai aturan perundang-undangan.
  • Segala bentuk penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan kerugian negara akan ditindaklanjuti melalui pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 April 2015 oleh Bupati Bantul, SRI SURYA WIDATI.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.