Peraturan Bupati Tahun 2015 Nomor 36

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 36
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perubahan, Peraturan Bupati Bantul, Tatacara, pembagian penetapan, rincian, dana desa, Kabupaten Bantul.

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2015, yang merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2015. Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur kembali tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (DD) di Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2015. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan keuangan desa agar lebih efektif dan akuntabel.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menitikberatkan pada perubahan mekanisme administratif dan pengawasan dalam penyaluran dana desa. Beberapa poin perubahan fundamental meliputi:

  • Penyempurnaan mekanisme pencairan dana desa yang melibatkan alur koordinasi antara Lurah Desa, Camat, Bagian Pemerintahan Desa, hingga Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD).
  • Penyisipan Bab IVA yang mengatur tentang sanksi administratif secara khusus.
  • Pemberian wewenang kepada Bupati untuk melakukan penundaan atau pemotongan dana berdasarkan kinerja penyerapan anggaran di tingkat desa.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan penyaluran dana desa diatur dengan urutan teknis dan syarat administratif sebagai berikut:

  1. Lurah Desa wajib melaporkan secara tertulis pengundangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan fotokopi APBDesa dan nomor rekening kas desa.
  2. Penyaluran dana dilakukan melalui transfer langsung dari DPPKAD selaku PPKD ke rekening kas desa setelah laporan diverifikasi secara berjenjang.
  3. Pencairan tahap II dan tahap III diprioritaskan hanya bagi desa yang telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa dari tahap sebelumnya.
  4. Laporan realisasi menjadi syarat mutlak agar dana tahap berikutnya dapat diproses oleh bagian keuangan daerah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan ketat dan konsekuensi administratif yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa sebagai berikut:

  • Penundaan Penyaluran: Camat dapat mengusulkan penundaan penyaluran DD jika desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana semester II atau belum menetapkan APBDesa.
  • Batas SiLPA: Penyaluran dana akan ditunda apabila terdapat SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dana desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada tahun anggaran sebelumnya.
  • Pemotongan Dana: Jika hingga akhir tahun berjalan SiLPA masih melebihi angka 30%, Bupati berhak melakukan pemotongan dana desa pada tahun anggaran berikutnya.
  • Setiap tindakan penundaan atau pemotongan wajib dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 08 JUNI 2015 oleh BUPATI BANTUL, SRI SURYA WIDATI.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.