Peraturan Bupati Tahun 2015 Nomor 44

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL TAHU
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 44
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perubahan, Peraturan Bupati Bantul, Petunjuk teknis, penyaluran, bantuan sosial

Ringkasan Umum

Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2015. Fokus utamanya adalah memberikan dasar hukum bagi percepatan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul melalui optimalisasi penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Pemerintah Daerah DIY untuk tahun anggaran 2015.

Poin-Poin Utama

Perubahan mendasar dalam peraturan ini terletak pada revisi Pasal 8 yang mengatur mengenai prosedur pengajuan dan persyaratan administratif pencairan bantuan sosial. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan tata kelola birokrasi agar penyaluran dana kepada masyarakat menjadi lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan teknis penyaluran bantuan diprioritaskan melalui mekanisme berikut:

  1. Pengajuan dana dilakukan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
  2. Permohonan pencairan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
    • Fotokopi Keputusan Bupati tentang penetapan kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima bantuan.
    • Bukti pengeluaran kas (bend. 26a) dan bukti penerimaan yang telah ditandatangani.
    • Fotokopi rekening atas nama kelompok di Bank BPD DIY.
    • Fotokopi KTP ketua kelompok yang masih berlaku.
  3. Penyaluran dana dilakukan dengan cara mengirimkan dana bantuan langsung ke rekening masing-masing kelompok oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Pencairan bantuan tidak dapat dilakukan tanpa adanya lampiran dokumen yang lengkap sesuai ketentuan. Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal diundangkan dan menjadi pedoman wajib bagi seluruh perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan anggaran bantuan sosial tahun 2015 untuk meminimalisir kesalahan administratif.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 01 Juli 2015 oleh Bupati Bantul, Sri Surya Widati.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.