| Tentang | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015 |
| T.E.U Badan/Pengarang | - |
| Nomor Peraturan | 60 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 00 - 0000 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | Perubahan Kedua, Peraturan Bupati Bantul, Tatacara, pengalokasian, besaran alokasi, dana desa |
Dokumen ini merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 mengenai tata cara pengalokasian dan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun anggaran 2015. Tujuan utama ditetapkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan daya guna dan efektivitas pelaksanaan penyaluran dana ke tingkat desa di wilayah Kabupaten Bantul agar proses pembangunan daerah dapat berjalan lebih lancar sesuai dengan regulasi terbaru.
Peraturan ini fokus pada revisi mekanisme birokrasi dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa untuk mencairkan dana. Beberapa poin perubahan fundamental meliputi:
Langkah-langkah pelaksanaan dan alokasi anggaran diatur dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
Pemerintah desa dilarang mengajukan pencairan tanpa melampirkan bukti autentik APBDesa tahun anggaran berjalan. Selain itu, terdapat ketentuan khusus mengenai validasi dokumen di mana setiap berkas permohonan harus melalui penelitian mendalam menggunakan parameter kelengkapan dan kebenaran dokumen. Peraturan ini juga menegaskan bahwa segala bentuk perubahan lampiran mengenai besaran dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aturan pokok ini. Aturan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal diundangkan agar segera diketahui oleh seluruh aparatur desa dan masyarakat umum.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 24 JULI 2015 oleh BUPATI BANTUL, SRI SURYA WIDATI
.