Peraturan Bupati Tahun 2015 Nomor 62

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 62
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perubahan, Peraturan Bupati Bantul, tata, cara, pengalokasian, besaran, bagian hasil, pajak daerah, retribusi daerah, desa

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2015 merupakan peraturan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2015 mengenai tata cara pengalokasian dan besaran bagian hasil pajak serta retribusi daerah bagi desa. Tujuan penetapan aturan ini adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam proses penyaluran dana agar lebih efektif dan efisien bagi pemerintah desa di Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2015.

Poin-Poin Utama

Perubahan mendasar dalam peraturan ini terletak pada Pasal 8 yang mengatur tentang mekanisme birokrasi pencairan dana. Ketentuan ini memperinci alur pengajuan permohonan dari tingkat desa hingga proses transfer oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Poin utama yang ditekankan adalah keterlibatan berjenjang antara Lurah Desa, Camat, hingga Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) guna menjamin validitas data keuangan desa.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Proses pencairan dana dilakukan berdasarkan tahapan tertentu dengan urutan prioritas administrasi sebagai berikut:

  1. Pengajuan permohonan oleh Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat dengan lampiran dokumen lengkap.
  2. Verifikasi tertulis oleh Camat untuk diteruskan kepada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
  3. Pengajuan kembali secara tertulis oleh Bagian Pemerintahan Desa kepada DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
  4. Pelaksanaan transfer dana secara langsung dari DPPKAD ke Rekening Kas Desa (RKD) berdasarkan permohonan yang telah divalidasi.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Pemerintah Desa dilarang mengajukan permohonan pencairan bagian hasil pajak dan retribusi sebelum Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) diterima secara resmi.
  • Dokumen permohonan wajib melampirkan berkas teknis berupa Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26), Kwitansi yang ditandatangani Lurah, serta fotokopi rekening bank desa.
  • Setiap berkas yang diajukan harus melalui pemeriksaan menggunakan Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 24 JULI 2015 oleh BUPATI BANTUL, SRI SURYA WIDATI.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.