Peraturan Bupati Tahun 2015 Nomor 82

Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 82
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perubahan Kedua, Peraturan Bupati, pengelolaan, keuangan desa

Ringkasan Umum

Dokumen ini adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya penyempurnaan guna mencapai daya guna dan hasil guna yang lebih baik dalam tata kelola keuangan di tingkat desa di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Perubahan dalam peraturan ini mencakup beberapa poin teknis mengenai pengorganisasian pengelola keuangan desa, di antaranya:

  • Perubahan susunan personalia Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
  • Mekanisme penetapan pengelola keuangan melalui keputusan formal di tingkat desa.
  • Ketentuan mengenai kriteria pejabat yang berhak menduduki posisi Bendahara Desa serta prosedur pengisian jabatan jika terjadi kekosongan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah Kabupaten Bantul mengatur langkah-langkah teknis pelaksanaan anggaran sebagai berikut:

  1. PTPKD wajib berasal dari unsur Pamong Desa yang terdiri atas Carik Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa.
  2. Penetapan PTPKD dilakukan melalui Keputusan Lurah Desa.
  3. Jabatan Bendahara Desa secara teknis dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan atau pejabat lain yang ditunjuk.
  4. Tugas utama Bendahara Desa meliputi pengelolaan administratif penuh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga pertanggungjawaban pengeluaran.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus dalam perubahan ini yaitu penghapusan Pasal 57 yang ada pada peraturan sebelumnya. Selain itu, ditegaskan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan bendahara, Lurah diperbolehkan menunjuk staf desa namun dengan syarat wajib berstatus sebagai Pamong Desa agar tanggung jawab manajerial keuangan tetap terjaga sesuai standar regulasi.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 01 Desember 2015 oleh Penjabat Bupati Bantul, Sigit Sapto Raharjo.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.