Peraturan Bupati Tahun 2015 Nomor 101

Tentang ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 101
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Alokasi Kebutuhan, Pupuk Bersubsidi, Sektor Pertanian

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2015 ditetapkan sebagai instrumen hukum untuk mengatur distribusi pupuk bagi petani di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2015 guna memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi pada Tahun Anggaran 2016.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini merinci alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan kepada sektor pertanian berdasarkan jenis dan jumlah untuk setiap kecamatan. Dasar pemberian alokasi ini adalah:

  • Pengajuan oleh petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan/udang.
  • Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) oleh kelompok tani.
  • Rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis perkebunan.
  • Verifikasi dan persetujuan oleh petugas teknis atau penyuluh setempat.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah menetapkan total kuota tahunan untuk lima jenis pupuk utama yang didistribusikan ke 17 kecamatan di Kabupaten Bantul dengan urutan volume sebagai berikut:

  1. Pupuk Urea: 11.170,00 Ton;
  2. Pupuk Phonska: 6.634,00 Ton;
  3. Pupuk Petroganik: 3.468,00 Ton;
  4. Pupuk ZA: 2.792,00 Ton;
  5. Pupuk SP-36: 1.130,00 Ton.

Secara teknis, jika alokasi di suatu kecamatan pada bulan berjalan habis, produsen diizinkan mengambil sisa alokasi bulan sebelumnya atau memajukan alokasi bulan berikutnya demi menjaga kelancaran masa tanam.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa aturan khusus dan batasan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan peraturan ini:

  • Larangan melampaui alokasi: Penyaluran pupuk dalam setahun tidak boleh melebihi total kuota tahunan yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah.
  • Pengawasan ketat: Pemantauan terhadap penyaluran, penggunaan, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bantul.
  • Tim Pelaksana: Komisi pengawasan dalam tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Desember 2015 oleh Penjabat Bupati Bantul, SIGIT SAPTO RAHARJO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.