Rincian Produk Hukum

  1. Beranda
  2. Produk Hukum
  3. Peraturan Bupati Tahun 2015 Nomor 102
2

Peraturan Bupati Tahun 2015 Nomor 102

Unduh (307 kali)
Tentang TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 102
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Tata, Cara, pengalokasian, besaran alokasi, dana desa, Tahun Anggaran 2016

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2015 diterbitkan untuk mengatur prosedur teknis pengalokasian serta rincian nominal Alokasi Dana Desa (ADD) bagi seluruh desa di Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2016. Peraturan ini merupakan regulasi baru yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan dari mandat Undang-Undang tentang Desa dan peraturan pemerintah terkait guna menjamin ketersediaan anggaran operasional dan penghasilan tetap bagi aparatur desa.

Poin-Poin Utama

Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk tahun 2016, total pagu anggaran ADD Kabupaten Bantul ditetapkan sebesar Rp103.373.000.000,00. Besaran dana yang diterima setiap desa dihitung menggunakan formula berbasis bobot variabel berikut:

  1. Kebutuhan penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa (JPONG) dengan bobot 50%;
  2. Jumlah penduduk desa (JP) dengan bobot 15%;
  3. Angka kemiskinan desa (AK) dengan bobot 15%;
  4. Luas wilayah desa (LW) dengan bobot 10%;
  5. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dengan bobot 10%.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Penggunaan ADD difokuskan pada dua aspek utama, yaitu penghasilan tetap (Siltap) bagi perangkat desa dan biaya penyelenggaraan pemerintahan desa. Persentase alokasi untuk Siltap diatur berdasarkan skala besaran dana yang diterima desa guna menjaga keseimbangan anggaran pembangunan:

  • Desa dengan ADD hingga Rp500 juta: Alokasi Siltap maksimal 60%.
  • Desa dengan ADD Rp500 juta sampai Rp700 juta: Alokasi Siltap antara Rp300 juta hingga maksimal 50%.
  • Desa dengan ADD Rp700 juta sampai Rp900 juta: Alokasi Siltap antara Rp350 juta hingga maksimal 40%.
  • Desa dengan ADD di atas Rp900 juta: Alokasi Siltap antara Rp360 juta hingga maksimal 30%.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini menetapkan standar perbandingan penghasilan di mana Carik Desa menerima 70% hingga 80% dari Siltap Lurah, sementara Pamong Desa lainnya menerima 50% hingga 60%. Pencairan dana dilakukan secara bertahap setiap bulan sebesar maksimal 1/12 dari total alokasi per desa. Lurah dilarang mengabaikan kewajiban pelaporan, di mana laporan realisasi penggunaan ADD wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap semester sebagai syarat akuntabilitas keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2015 oleh Penjabat Bupati Bantul, Sigit Sapta Raharja.

.