Instruksi Bupati Tahun 1996 Nomor 2

Tentang Dana Penguatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD )
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 2
Jenis / Bentuk Peraturan Instruksi Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 02/B/Ins./Bt/1996 mengenai Dana Penguatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Instruksi ini diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang terpadu. Peraturan ini menekankan pentingnya dukungan pendanaan dari internal desa untuk memperkuat peran lembaga tersebut dalam struktur pemerintahan desa.

Poin-Poin Utama

Instruksi ini ditujukan kepada seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Bantul dengan poin-poin perubahan dan tugas mendasar sebagai berikut:

  • Peningkatan peranan LKMD dalam siklus pembangunan desa yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan tindak lanjut.
  • Kewajiban untuk mengaktifkan kembali agenda Pertemuan Rutin atau Rapat Koordinasi bagi pengurus LKMD di tingkat desa.
  • Penyediaan alokasi dana khusus yang bertujuan untuk penguatan organisasi LKMD guna menjamin keberlanjutan program kerja lembaga.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama penganggaran dan langkah pelaksanaan teknis diatur dalam urutan sebagai berikut:

  1. Penyediaan dana penguatan LKMD wajib bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).
  2. Alokasi dana tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa masing-masing, sehingga sifatnya fleksibel namun tetap terukur.
  3. Langkah pelaksanaan instruksi ini mengacu pada landasan hukum di atasnya, termasuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tentang susunan organisasi dan tata kerja LKMD.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan penting dan administratif yang harus diperhatikan:

  • Instruksi ini mulai berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan untuk segera diimplementasikan oleh pemerintah desa.
  • Kepala Desa wajib memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk tujuan penguatan kelembagaan dan bukan untuk kepentingan di luar pembangunan desa.
  • Tembusan instruksi ini disampaikan kepada pejabat tinggi daerah, termasuk Gubernur DIY dan Ketua DPRD Kabupaten Bantul, sebagai bentuk pengawasan vertikal.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Januari 1996 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, Sri Roso Sudarmo.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.