Instruksi Bupati Tahun 1996 Nomor 4

Tentang Pelaksanaan Perlombaan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun Dan Desa Projotamansari
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 4
Jenis / Bentuk Peraturan Instruksi Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 04/B/Inst./Bt/1996 yang mengatur tentang pelaksanaan perlombaan di tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Dusun, dan Desa Projotamansari. Instruksi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat desa melalui penguatan nilai-nilai gotong royong serta kekeluargaan.

Poin-Poin Utama

Instruksi ini memuat beberapa poin mendasar yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan, di antaranya:

  • Penyelenggaraan lomba sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan desa dan pembentukan lembaga RT/RW.
  • Penetapan Projotamansari sebagai ethos kerja masyarakat Kabupaten Bantul yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
  • Pendayagunaan fungsi RT dan RW secara maksimal dalam mendukung program-program pembangunan daerah.
  • Mendorong partisipasi aktif masyarakat desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengelola lingkungannya.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dan langkah-langkah pelaksanaan yang diatur dalam instruksi ini meliputi:

  1. Pencapaian target pembangunan daerah yang mencakup aspek Produktif, Profesional, serta kondisi lingkungan yang Ijo royo-royo (hijau), Tertib, Aman, Sehat, dan Asri.
  2. Pelaksanaan perlombaan wajib mengacu pada Pedoman Lomba, Kriteria Penilaian, dan Jadwal Lomba yang telah ditetapkan.
  3. Pembantu Bupati, Camat, Kepala Desa, hingga Kepala Dusun memegang tanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan perlombaan di wilayah masing-masing.
  4. Instruksi ini mulai berlaku secara efektif sejak tanggal dikeluarkan untuk segera ditindaklanjuti oleh pejabat terkait.

Larangan & Ketentuan Khusus

Meskipun tidak merinci sanksi pidana, dokumen ini menegaskan kepatuhan administratif bagi para pejabat kewilayahan. Ketentuan khusus yang perlu diperhatikan adalah kewajiban untuk menjalankan instruksi ini sebagai bentuk formalisasi semangat kerja pembangunan daerah. Salinan instruksi ini juga disampaikan kepada jajaran tingkat provinsi dan instansi terkait untuk memastikan adanya pengawasan dan sinkronisasi kebijakan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 21 Mei 1996 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, Sri Roso Sudarmo.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.