Instruksi Bupati Tahun 1996 Nomor 5

Tentang Larangan Penebangan Pohon Perindang Jalan
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 5
Jenis / Bentuk Peraturan Instruksi Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 05/B/Instr/Bt/1996 yang diterbitkan untuk mengatur mengenai larangan penebangan pohon perindang jalan di wilayah Kabupaten Bantul. Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari peraturan daerah mengenai ketertiban, keindahan, dan kesehatan lingkungan serta penetapan ruang terbuka hijau guna menjaga kelestarian vegetasi perkotaan.

Poin-Poin Utama

  • Penegasan status bahwa seluruh pohon perindang jalan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
  • Instruksi ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, para Camat, dan Kepala Desa di seluruh wilayah Bantul untuk mengedukasi masyarakat.
  • Pengaturan mengenai prosedur pemeliharaan dan tindakan hukum terhadap pengrusakan aset hijau daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai larangan pengrusakan atau penebangan pohon di badan jalan.
  2. Penebangan atau penggantian pohon yang mati, rusak, atau memerlukan peremajaan harus mendapatkan ijin resmi dari Bupati melalui casu quo (cq.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
  3. Penggantian pohon harus disesuaikan dengan jenis pohon di sekitarnya agar tetap selaras dengan ekosistem lingkungan setempat.

Larangan & Ketentuan Khusus

Instruksi ini menetapkan beberapa larangan spesifik bagi masyarakat umum sebagai berikut:

  • Dilarang keras menebang pohon perindang atau tanaman lain yang berada di badan jalan tanpa ijin otoritas terkait.
  • Dilarang mengambil bagian pohon berupa dahan, ranting, daun, dan buah, serta dilarang memanjat pohon di tepi jalan atau tempat umum kecuali bagi petugas dinas untuk kepentingan pemeliharaan.
  • Pihak yang melakukan penebangan tanpa izin akan dianggap sebagai penebang liar dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan pada tanggal 26 Juni 1996 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, Sri Roso Sudarmo.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.