Peraturan Bupati Tahun 2016 Nomor 70

Tentang PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 70
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Desa, Bantuan Keuangan Khusus, Pedoman

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2016 merupakan regulasi yang mengatur pedoman pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran 2016. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk menciptakan akselerasi pembangunan daerah yang dimulai dari tingkat dusun dan desa, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan secara berkelanjutan.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan bahwa dana BKK yang bersumber dari APBD akan dimasukkan ke dalam struktur APBDesa sebagai pendapatan transfer. Ruang lingkup kegiatan yang dapat dibiayai meliputi:

  • Pembangunan fisik kawasan khusus seperti obyek wisata desa, kawasan kuliner, dan pasar desa.
  • Pelayanan dasar yang mencakup pembangunan fisik sarana pendidikan anak usia dini (PAUD), tempat ibadah, dan sarana kesehatan.
  • Infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, drainase, irigasi, serta instalasi air bersih dan sanitasi.
  • Fasilitas umum berupa taman bermain, lapangan desa, maupun gedung serbaguna.
  • Pengembangan ekonomi melalui usaha produktif di bidang pertanian, peternakan, serta industri kerajinan rumah tangga.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam aspek pelaksanaan dan pengelolaan keuangan, peraturan ini menetapkan standar teknis sebagai berikut:

  1. Dana BKK harus dicantumkan dalam nomenklatur Pendapatan Dana Transfer pada rekening bantuan keuangan kabupaten di dalam APBDesa.
  2. Pemerintah Desa diperbolehkan mengalokasikan anggaran operasional untuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) maksimal sebesar 3% (tiga persen) dari total bantuan yang diterima.
  3. Realisasi belanja desa yang dibiayai BKK wajib dimulai paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana masuk ke Rekening Kas Desa.
  4. Pencairan dilakukan melalui mekanisme transfer dari DPPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan usulan dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Larangan & Ketentuan Khusus

Untuk menjaga integritas penggunaan anggaran, terdapat beberapa hal yang secara tegas dilarang atau diatur secara khusus:

  • Dana BKK dilarang digunakan untuk membayar gaji, honor, atau biaya konsumsi, kecuali untuk upah tenaga kerja pada proyek fisik bernilai Rp50.000.000 atau lebih, dengan batas maksimal 20% (dua puluh persen) dari nilai bantuan.
  • Dilarang membiayai pembangunan makam, monumen, tugu, gapura, pos kamling, atau gudang perkakas kampung.
  • Pemerintah desa dilarang mengubah lokasi atau alokasi kegiatan yang telah ditetapkan secara sepihak tanpa persetujuan kabupaten.
  • Dana bantuan dilarang dijadikan sebagai dana pinjaman kepada masyarakat atau diinvestasikan dalam instrumen keuangan untuk mencari keuntungan bunga.
  • Ketentuan peralihan: Desa yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan pada tahun 2016 diperbolehkan melaksanakannya pada tahun 2017, namun jika masih tidak terlaksana, dana wajib dikembalikan ke Kas Daerah pada tahun 2018.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 6 September 2016 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.