Peraturan Daerah Tahun 2016 Nomor 12

Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 12
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 23 September 2016
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 23 September 2016
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perangkat Daerah, Pembentukan dan Susunan, bagian organisasi

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah ini merupakan regulasi baru mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Tujuan utamanya adalah untuk menata kembali struktur organisasi pemerintah daerah agar lebih tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja, rasionalitas, serta efisiensi. Aturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan nasional mengenai perangkat daerah dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini menetapkan pembentukan unsur-unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari:

  • Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
  • Inspektorat sebagai unsur pengawas.
  • Dinas Daerah yang terdiri dari 19 instansi teknis (seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, hingga Pariwisata).
  • Badan Daerah yang terdiri dari 3 instansi penunjang (Perencanaan, Kepegawaian, serta Keuangan dan Aset).
  • Kecamatan yang berjumlah 17 wilayah di seluruh Kabupaten Bantul, yang seluruhnya ditetapkan sebagai Tipe A.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Penentuan besaran organisasi perangkat daerah didasarkan pada sistem Tipologi (Tipe A, B, atau C) yang dihitung dengan bobot parameter sebagai berikut:

  1. Variabel Umum (20%): Dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  2. Variabel Khusus (80%): Dihitung berdasarkan beban tugas utama yang menjadi kewenangan daerah serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.
  3. Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf Ahli.
  4. Dinas dan Badan dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau penunjang tertentu.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat aturan masa transisi dan penegasan hukum yang harus diperhatikan, yaitu:

  • Pelaksanaan penataan perangkat daerah berdasarkan aturan ini wajib diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.
  • Perangkat daerah yang lama tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat pada struktur organisasi yang baru.
  • Dengan berlakunya peraturan ini, sebanyak 14 Peraturan Daerah lama yang mengatur tentang susunan organisasi dinas, lembaga teknis, dan kecamatan resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  • Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 23 September 2016 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.