Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2016 merupakan peraturan yang menetapkan pembentukan tim kerja untuk pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-96 Sengkuyung Tahap I. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan sarana prasarana serta kesejahteraan di wilayah perdesaan, khususnya di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merinci pembagian struktur organisasi tim yang terdiri dari jajaran pejabat tinggi daerah dan personel teknis. Tugas tim dibagi menjadi dua fungsi utama:

• Tim Pembina: Memiliki wewenang untuk memberikan pembinaan umum, arahan kebijakan, pertimbangan teknis di lapangan, serta melakukan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap jalannya program.
• Tim Pelaksana: Bertanggung jawab pada aspek operasional seperti pelaksanaan survei lokasi, penyusunan rancangan teknis, hingga penyiapan administrasi dan laporan pelaksanaan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Langkah-langkah teknis dan prioritas pelaksanaan yang diatur dalam keputusan ini meliputi:

1. Pelaksanaan survey mendalam pada calon lokasi kegiatan guna memastikan efektivitas pembangunan.
2. Pembuatan gambar teknis lokasi dan penghitungan estimasi biaya (perkiraan anggaran) secara terperinci.
3. Pengaturan manajemen administrasi dan kelancaran arus logistik di lapangan.
4. Penyusunan laporan akhir sebagai bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan kegiatan.

Seluruh pendanaan untuk kegiatan ini secara sah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

Larangan & Ketentuan Khusus

Seluruh anggota tim yang ditunjuk diwajibkan untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan secara berkala kepada Bupati Bantul. Keputusan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal ditetapkan, yakni 10 Mei 2016, dan menjadi dasar hukum tunggal bagi operasionalisasi TMMD tahap tersebut di Desa Jagalan. Segala biaya yang muncul akibat keputusan ini harus sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Mei 2016 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.