Keputusan Bupati Tahun 2016 Nomor 223

Tentang PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2016
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 223
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pemberian Insentif, pemungutan, Pajak Daerah, Triwulan I 2016

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 223 Tahun 2016 yang menetapkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah untuk periode sampai dengan triwulan pertama tahun 2016. Peraturan ini dikeluarkan sebagai instrumen untuk meningkatkan motivasi dan kinerja para pejabat serta pegawai pengelola pajak daerah dalam rangka mencapai target realisasi pendapatan daerah yang telah ditentukan.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini merincikan pemberian imbalan finansial atas keberhasilan pemungutan pajak yang dilakukan oleh berbagai unsur pemerintah daerah. Beberapa poin fundamental dalam aturan ini meliputi:

  • Pemberian insentif dilakukan secara proporsional kepada pemangku kepentingan terkait.
  • Penerima insentif terdiri dari unsur pimpinan daerah, instansi teknis pengelola keuangan, serta lembaga mitra yang membantu proses administrasi pajak.
  • Insentif ini mencakup pemungutan pajak umum daerah serta pajak khusus seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama keputusan ini adalah pendistribusian dana insentif berdasarkan besaran yang telah ditetapkan bagi pihak-pihak berikut:

  1. Bupati Bantul selaku penanggung jawab utama pengelolaan keuangan daerah menerima Rp 76.364.983,-.
  2. Wakil Bupati Bantul menerima sebesar Rp 41.925.872,-.
  3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul menerima total alokasi sebesar Rp 733.126.521,-.
  4. Kantor Pertanahan dan Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (IPPAT) menerima Rp 26.031.250,- atas kontribusinya dalam pemungutan pajak sektor pertanahan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat mekanisme teknis dan aturan administratif yang bersifat mengikat sebagai berikut:

  • Penetapan daftar nama pejabat atau pegawai yang berhak menerima insentif di setiap instansi wajib diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
  • Seluruh pembiayaan insentif ini secara eksklusif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
  • Keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh kepala daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Juni 2016 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.