Keputusan Bupati Tahun 2016 Nomor 245

Tentang IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PT PERTAMINA (PERSERO) TERMINAL BBM REWULU
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 245
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PT. Pertamina (Persero) Terminal Rewulu, Izin penyimpanan Limbah B3

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 245 Tahun 2016 merupakan instrumen hukum yang menetapkan pemberian Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Rewulu. Keputusan ini merupakan regulasi baru yang diterbitkan setelah perusahaan memenuhi seluruh persyaratan verifikasi administrasi dan teknis, dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas penyimpanan limbah industri.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur tata kelola teknis penyimpanan limbah secara mendalam agar selaras dengan standar perlindungan lingkungan hidup, yang meliputi:

  • Kewajiban penyimpanan limbah B3 yang hanya berasal dari hasil kegiatan internal perusahaan sendiri.
  • Penerapan sistem pelabelan dan pemberian simbol pada kemasan limbah sesuai dengan sifat dan karakteristik bahayanya.
  • Kewajiban melakukan pencatatan berkelanjutan terhadap setiap aktivitas perpindahan limbah, baik yang masuk maupun keluar, ke dalam neraca limbah.
  • Penyediaan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi penyimpanan, termasuk alat pemadam api, alarm, serta fasilitas shower atau eye wash untuk keadaan darurat.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah menetapkan prioritas pengelolaan dan spesifikasi teknis bangunan penyimpanan sebagai berikut:

  1. Penerapan prinsip 3R (reuse, recycle, recovery) diutamakan untuk mengurangi volume limbah yang dihasilkan.
  2. Penyimpanan limbah dilakukan berdasarkan kategori dan koordinat lokasi yang sangat spesifik, contohnya penyimpanan Non Sludge I pada koordinat S 07? 48.361’ dan E 110? 16.901’.
  3. Penanggung jawab wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah kepada Bupati Bantul setiap 3 (tiga) bulan sekali.
  4. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bantul sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
  5. Izin ini memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang melalui permohonan tertulis.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan ketat dan aturan khusus yang harus diperhatikan oleh pihak pengelola untuk menghindari sanksi administratif:

  • Dilarang keras menyimpan limbah B3 di tempat lain selain pada lokasi bangunan yang telah ditentukan dalam diktum perizinan.
  • Dilarang mengubah atau memindah lokasi tempat penyimpanan tanpa mengantongi izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.
  • Penyimpanan tidak boleh melebihi jangka waktu maksimal yang ditetapkan, yaitu 180 hari untuk limbah kategori 1 dan 365 hari untuk limbah kategori 2 dengan kapasitas kurang dari 50 kg per hari.
  • Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan dan pengelolaan dapat berimplikasi pada pengusulan pembatalan atau pencabutan izin oleh pemerintah daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Juni 2016 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.