| Tentang | TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN |
| T.E.U Badan/Pengarang | - |
| Nomor Peraturan | 26 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 00 - 0000 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan |
Dirubah
Dirubah oleh :
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | Pengelolaan Pajak |
Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2017 mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dengan tujuan mengoptimalkan pengelolaan pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Status peraturan ini mencabut dan menggantikan aturan lama, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2016.
Dokumen ini mendefinisikan Pajak Hiburan sebagai pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi berbagai jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dipungut bayaran. Beberapa poin mendasar yang diatur meliputi:
Pelaksanaan pemungutan pajak mengedepankan sistem self assessment di mana Wajib Pajak menghitung sendiri pajaknya, dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
Terdapat beberapa aturan ketat dan kebijakan khusus yang harus diperhatikan oleh penyelenggara hiburan dan petugas pajak:
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 FEBRUARI 2017 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.
.