Peraturan Bupati Tahun 2017 Nomor 26

Tentang TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 26
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dirubah
Dirubah oleh :
  • -
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pengelolaan Pajak

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2017 mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dengan tujuan mengoptimalkan pengelolaan pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Status peraturan ini mencabut dan menggantikan aturan lama, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2016.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mendefinisikan Pajak Hiburan sebagai pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi berbagai jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dipungut bayaran. Beberapa poin mendasar yang diatur meliputi:

  • Prosedur pendataan dan pendaftaran objek serta subjek pajak untuk menerbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).
  • Kewajiban penggunaan formulir resmi seperti SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk pelaporan dan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) untuk pembayaran.
  • Jenis hiburan yang dikenakan pajak mencakup 13 kategori, di antaranya tontonan film, pagelaran kesenian, diskotik/karaoke, panti pijat/spa, hingga pertandingan olahraga.
  • Mekanisme pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak melalui petugas yang ditunjuk dengan surat perintah resmi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan pemungutan pajak mengedepankan sistem self assessment di mana Wajib Pajak menghitung sendiri pajaknya, dengan ketentuan teknis sebagai berikut:

  1. Penyampaian SPTPD dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
  2. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak ditetapkan pada tanggal 28 setiap bulan.
  3. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dikenakan atas keterlambatan pembayaran.
  4. Wajib Pajak dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan secara tertib.
  5. Dokumen pembukuan atau pencatatan wajib disimpan oleh Wajib Pajak selama 5 (lima) tahun.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa aturan ketat dan kebijakan khusus yang harus diperhatikan oleh penyelenggara hiburan dan petugas pajak:

  • Pemungutan pajak hiburan secara tegas dilarang diborongkan.
  • Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) secara jabatan jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pelaporan setelah ditegur.
  • Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan pajak maksimal 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan alasan yang layak dan disetujui Kepala Badan.
  • Terdapat sanksi kenaikan sebesar 100% (seratus persen) jika ditemukan data baru yang menyebabkan penambahan jumlah pajak dalam SKPDKBT.
  • Pemberian insentif pemungutan dialokasikan kepada instansi pengelola (BKAD) dan pihak terkait sebagai penghargaan atas kinerja pencapaian target pajak.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 FEBRUARI 2017 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.