Peraturan Daerah Tahun 2018 Nomor 4

Tentang PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 4
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 01 Februari 2018
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 01 Februari 2018
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword TRANTIBUM

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 ditetapkan untuk menciptakan kondisi daerah yang dinamis, aman, nyaman, dan tertib melalui penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Peraturan ini merupakan instrumen hukum baru yang mencabut dan menggantikan aturan lama, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000, guna menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan terbaru.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur tata perilaku masyarakat dan wewenang pemerintah daerah yang mencakup 6 (enam) ruang lingkup utama:

  • Tertib jalan dan angkutan jalan: Pengaturan fungsi jalan, trotoar, dan perilaku pengguna angkutan umum.
  • Tertib sungai, saluran, dan kolam: Perlindungan prasarana pengairan dan pelarangan hunian di bantaran sungai.
  • Tertib lingkungan masyarakat: Kewajiban menjaga ketenteraman dan kebersihan lingkungan dari gangguan polusi atau kegaduhan.
  • Tertib bangunan gedung: Kewajiban pemilik bangunan untuk memelihara pagar dan lahan agar tidak membahayakan orang lain.
  • Tertib sosial: Pengaturan mengenai penanganan gelandangan, pengemis, serta pemberian bantuan sosial.
  • Tertib pemondokan: Aturan khusus bagi usaha rumah kos atau tempat tinggal sementara.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan operasional penegakan aturan ini menjadi tanggung jawab Satpol PP yang berkoordinasi dengan instansi terkait. Beberapa ketentuan teknis yang diprioritaskan meliputi:

  1. Pemanfaatan jalan dan trotoar wajib sesuai peruntukannya, di mana trotoar diprioritaskan bagi pejalan kaki.
  2. Penyelenggara pemondokan (kos) wajib memiliki izin usaha dan melaporkan identitas penghuni kepada Ketua RT/Dukuh setempat minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.
  3. Penyedia pemondokan wajib menyediakan ruang tamu dan tempat parkir yang memadai bagi penghuni dan tamu.
  4. Pemberian sumbangan untuk kepentingan sosial atau keagamaan di tempat umum harus mendapatkan izin dari Bupati.
  5. Batas waktu berkunjung tamu di pemondokan diatur maksimal hingga pukul 22.00 WIB.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini memuat larangan tegas dan sanksi bagi pelanggar sebagai berikut:

  • Dilarang melakukan kegiatan pergelandangan dan pengemisan, serta dilarang memberi uang atau barang kepada pengemis di tempat umum.
  • Dilarang mencampur penghuni laki-laki dan perempuan dalam satu bangunan pemondokan, kecuali bagi pasangan suami istri sah yang dapat menunjukkan akta nikah.
  • Dilarang membuat, menyimpan, atau membunyikan petasan di lingkungan pemukiman.
  • Dilarang membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke sungai, waduk, atau saluran air.
  • Pelanggaran terhadap ketentuan pidana (seperti eksploitasi pengemis atau pelanggaran tertib pemondokan) dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Februari 2018 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.