Peraturan Bupati Tahun 2018 Nomor 22

Tentang PENYELENGGARAAN APOTEK
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 22
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERIZINAN APOTEK

Ringkasan Umum

Peraturan ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Apotek di wilayah Kabupaten Bantul. Tujuan utama penetapan aturan ini adalah untuk meningkatkan keterjangkauan, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan kefarmasian guna mendukung visi kesehatan daerah. Peraturan ini hadir sebagai regulasi baru yang mencabut serta menggantikan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan upaya pelayanan kesehatan saat ini.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur standar fundamental dalam pengoperasian sarana kesehatan farmasi, di mana Apotek didefinisikan sebagai tempat praktik kefarmasian oleh Apoteker. Poin-poin mendasar dalam peraturan ini meliputi:

  • Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di apotek harus dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA).
  • Pendirian apotek dapat menggunakan modal sendiri atau modal dari pihak lain (perseorangan/perusahaan), namun kendali teknis kefarmasian tetap di tangan profesional kesehatan.
  • Kewajiban memiliki Surat Izin Apotek (SIA) yang diterbitkan oleh instansi perizinan terpadu (DPMPT) dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.
  • Lingkup pelayanan farmasi klinik yang wajib dilaksanakan mencakup dispensing, konseling, home pharmacy care, hingga pemantauan terapi dan efek samping obat.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah daerah memprioritaskan pemerataan persebaran apotek dengan mengatur zonasi lokasi berdasarkan rasio jumlah apotek di setiap kecamatan sebagai berikut:

  1. Rasio Tinggi: Wilayah dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) apotek.
  2. Rasio Sedang: Wilayah dengan jumlah 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) apotek.
  3. Rasio Rendah: Wilayah dengan jumlah kurang dari 5 (lima) apotek.

Secara teknis, pemohon yang mendirikan apotek di wilayah dengan Rasio Tinggi diwajibkan untuk membangun apotek di wilayah Rasio Rendah secara bersamaan. Selain itu, setiap pemohon wajib mempresentasikan proposal studi kelayakan yang mencakup kajian kebutuhan pelayanan dan rencana kemampuan pembiayaan di hadapan Dinas Kesehatan dan organisasi profesi sebelum izin diterbitkan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan dan sanksi tegas untuk menjamin kepatuhan penyelenggara apotek, antara lain:

  • Apotek dilarang beroperasi tanpa papan nama apotek dan papan nama praktik apoteker yang jelas.
  • Pengadaan obat dilarang dilakukan tanpa surat pesanan resmi yang mencantumkan nomor SIA dan ditandatangani apoteker menggunakan nomor SIPA.
  • Pelanggaran terhadap ketentuan administratif dapat dikenakan sanksi bertahap mulai dari peringatan tertulis (maksimal 3 kali) hingga sanksi berat berupa pencabutan izin atau penutupan usaha secara permanen.
  • Dalam aturan peralihan, SIA yang sudah diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku tetap sah hingga masa berlakunya habis, namun wajib menyesuaikan dengan aturan baru saat melakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2018 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.