Keputusan Bupati Tahun 2017 Nomor 53

Tentang PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK BANTUL TAHUN 2017
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 53
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2017 mengatur tentang pembentukan susunan pengurus Forum Anak Bantul untuk masa bakti tahun 2017. Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal. Status peraturan ini merupakan penetapan struktur kepengurusan baru yang melibatkan unsur pelajar dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

  • Pembentukan Struktur Organisasi: Menetapkan personalia pengurus mulai dari tingkat Pelindung, Pengarah, Pembina, hingga pengurus harian yang terdiri dari pelajar SMA/sederajat di Bantul.
  • Tugas Utama Forum: Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, memberikan masukan dalam perencanaan kebijakan publik, serta menjadi sumber informasi primer mengenai isu-isu anak di lingkungan masyarakat.
  • Pembagian Divisi Teknis: Organisasi dibagi ke dalam beberapa bidang khusus seperti Divisi Media dan Hubungan Masyarakat, Divisi Pendidikan dan Seni Budaya, Divisi Perlindungan, Divisi Partisipasi, serta Divisi Lingkungan Hidup dan Kesehatan.
  • Fungsi Koordinasi: Mengharuskan adanya koordinasi intensif antara pengurus forum dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai instansi pembina.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Partisipasi dalam Musrenbang: Pengurus diprioritaskan untuk terlibat aktif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat kabupaten untuk menyuarakan aspirasi anak.
  2. Advokasi dan Konseling: Divisi Perlindungan diberikan mandat untuk menjadi konselor sebaya dan bekerja sama dengan pusat pelayanan terpadu Arum Dalu dalam pelaporan kasus kekerasan.
  3. Manajemen Program: Ketua Umum dan Ketua Pelaksana bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program yang harus dilaporkan secara berkala kepada pendamping.
  4. Pendanaan: Segala biaya yang muncul akibat pelaksanaan tugas forum ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Kewajiban Pelaporan: Bendahara wajib menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara transparan kepada pihak-pihak terkait.
  • Ketentuan Operasional: Pengurus dilarang mengambil kebijakan strategis tanpa berkoordinasi dengan fasilitator dan pendamping dari unsur birokrasi.
  • Masa Berlaku: Keputusan ini mulai berlaku secara sah pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki di kemudian hari jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 6 Februari 2017 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.