Peraturan Bupati Tahun 2016 Nomor 119

Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 119
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dicabut
Dicabut oleh :
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Tupoksi Dinas Perhubungan

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 merupakan regulasi yang menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan ini merupakan aturan baru yang berfungsi untuk memperbarui struktur organisasi dinas agar selaras dengan ketentuan urusan pemerintahan daerah yang berlaku saat ini.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur pembagian tugas secara terperinci dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan yang terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu:

  • Sekretariat yang membawahi Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  • Bidang Lalu Lintas yang mengelola Seksi Manajemen Rekayasa dan Seksi Pengendalian Operasi.
  • Bidang Angkutan yang mengurusi Seksi Angkutan Orang dan Seksi Angkutan Barang.
  • Bidang Teknik Sarana dan Prasarana yang bertanggung jawab atas fasilitas jalan dan pengujian kendaraan bermotor.
  • Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas teknis operasional dan keahlian khusus.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan tugas dinas difokuskan pada peningkatan keselamatan dan kelancaran transportasi melalui langkah-langkah teknis berikut:

  1. Penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis di bidang manajemen rekayasa lalu lintas serta angkutan jalan.
  2. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang keselamatan seperti marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), dan penerangan jalan umum.
  3. Pemberian rekomendasi teknis dan perizinan terkait analisis dampak lalu lintas serta izin trayek angkutan pedesaan.
  4. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor (kir) secara berkala untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
  5. Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam tata kerja antar satuan organisasi baik di dalam maupun di luar pemerintah daerah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa batasan dan aturan transisi yang wajib dipatuhi dalam pelaksanaan peraturan ini, antara lain:

  • Setiap pimpinan organisasi dilarang melalaikan kewajiban pengawasan terhadap bawahan dan wajib mengambil langkah korektif jika terjadi penyimpangan.
  • Pelaksanaan penataan kelembagaan berdasarkan peraturan ini harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.
  • Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 dan Nomor 19A Tahun 2011 secara resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  • Pejabat fungsional wajib bekerja berdasarkan keahlian dan kemandirian sesuai dengan beban kerja yang telah ditentukan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 Desember 2016 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.