Peraturan Bupati Tahun 2016 Nomor 130

Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN SE KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 130
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Tupoksi Kecamatan

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 ditetapkan sebagai langkah tindak lanjut untuk mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kehadiran peraturan ini berfungsi untuk melakukan penataan kelembagaan baru, yang secara resmi mencabut dan menggantikan aturan lama, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2007.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan bahwa kecamatan adalah unsur penunjang Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat. Secara kedudukan, Camat berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui perantara Sekretaris Daerah. Susunan organisasi kecamatan kini terdiri dari beberapa satuan kerja yang terstruktur untuk mengoptimalkan pelayanan di tingkat kewilayahan, yaitu:

  • Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi dua sub bagian yaitu Umum dan Kepegawaian serta Program, Keuangan, dan Aset.
  • Seksi Pemerintahan, yang bertugas dalam koordinasi pemerintahan umum dan pembinaan administrasi desa.
  • Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, yang fokus pada penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.
  • Seksi Pelayanan, yang menangani teknis pelayanan publik kepada masyarakat.
  • Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup, yang mengelola pemberdayaan ekonomi dan pembangunan desa.
  • Seksi Kemasyarakatan, yang menangani bidang sosial, kesehatan, dan kebudayaan.
  • Kelompok Jabatan Fungsional, yang diisi oleh tenaga ahli berdasarkan keahlian dan spesialisasi tertentu.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dari peraturan ini adalah penguatan koordinasi pelayanan publik dan pembinaan terhadap pemerintahan desa. Beberapa prioritas teknis yang diatur meliputi:

  1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang mencakup pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa.
  2. Pengembangan pelayanan satu pintu di tingkat kecamatan guna mempercepat pencapaian standar pelayanan publik dan penyusunan indeks kepuasan masyarakat.
  3. Fasilitasi teknis terhadap desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Peraturan Desa, serta laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
  4. Pelaksanaan Musyawarah Perencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
  5. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan bupati di wilayah kerja kecamatan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan tata kerja yang ketat bagi setiap pejabat di lingkungan kecamatan untuk memastikan efektivitas birokrasi, di antaranya:

  • Setiap kepala satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) baik di lingkungan internal kecamatan maupun dengan instansi vertikal lainnya.
  • Pimpinan wajib melakukan pengawasan melekat terhadap bawahan dan wajib mengambil langkah korektif apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
  • Setiap satuan kerja diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan sebagai bahan evaluasi.
  • Penataan kelembagaan baru berdasarkan peraturan ini wajib diselesaikan sepenuhnya paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 Desember 2016 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.