Peraturan Bupati Tahun 2016 Nomor 136

Tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUSUNAWA, SANITASI DAN PERMAKAMAN KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 136
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Tupoksi UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakanan

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2016 diterbitkan untuk mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman. Peraturan ini merupakan regulasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan teknis kepada masyarakat.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merinci pembagian struktur dan tanggung jawab dalam organisasi UPT yang baru dibentuk, dengan poin-poin utama sebagai berikut:

  • Status Kedudukan: UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
  • Struktur Organisasi: Susunan organisasi terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha yang menangani urusan administratif, serta Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki keahlian khusus.
  • Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam hal pelayanan operasional terkait rumah susun sederhana sewa, pengelolaan sanitasi, dan manajemen pemakaman.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan tugas dalam peraturan ini menitikberatkan pada koordinasi teknis dan akuntabilitas dengan urutan prioritas sebagai berikut:

  1. Penyusunan rencana kerja tahunan dan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional untuk bidang Rusunawa, sanitasi, dan permakaman.
  2. Pelaksanaan kegiatan teknis lapangan yang mencakup operasional harian dan pemeliharaan sarana prasarana.
  3. Penyelenggaraan tata usaha yang meliputi pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, pengelolaan barang, serta urusan rumah tangga kantor.
  4. Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) dalam lingkungan internal Pemerintah Daerah maupun instansi luar.
  5. Kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu dari bawahan kepada atasan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa aturan peralihan dan ketentuan khusus yang wajib ditaati:

  • Ketentuan Peralihan: Satuan organisasi yang sudah menjalankan tugas sebelum peraturan ini ditetapkan tetap berfungsi hingga penataan organisasi berdasarkan aturan baru ini selesai dilaksanakan.
  • Pencabutan Aturan: Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2013 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
  • Pengawasan: Kepala UPT wajib melakukan pengawasan ketat terhadap bawahan dan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
  • Jabatan Fungsional: Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja, jenis, dan sifat kebutuhan teknis di lapangan.

Peraturan ini ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 Desember 2016 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.