Peraturan Daerah Tahun 2018 Nomor 6

Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 6
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perubahan Kedua Perda 13 Tahun 2012 tentang Pengelonaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Perubahan ini ditetapkan sebagai langkah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantul kini difokuskan pada pengelolaan pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan pendidikan nonformal.

Poin-Poin Utama

Beberapa perubahan mendasar dan istilah teknis yang diatur dalam peraturan ini meliputi:

  • Pendidikan Karakter didefinisikan sebagai konsep untuk membentuk akhlak dan budi pekerti guna mengurangi krisis moral.
  • Penegasan status Pendidikan Dasar yang mencakup SD/MI dan SMP/MTs sebagai jenjang yang melandasi pendidikan menengah.
  • Pengakuan terhadap Pendidikan Nonformal seperti Kelompok Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dapat diselenggarakan secara terstruktur.
  • Ketentuan mengenai Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal yang dikembangkan berdasarkan potensi daerah seperti bidang niaga, jasa, dan industri kreatif.
  • Masyarakat diberikan peran lebih dalam menciptakan situasi belajar yang kondusif di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pelaksanaan dan alokasi dana sebagai berikut:

  1. Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 % (dua puluh persen) dari total APBD.
  2. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk bantuan operasional pendidikan, peningkatan kualitas pendidik, serta penyediaan sumber belajar masyarakat.
  3. Dana APBDesa dapat dialokasikan untuk mendukung pendidikan PAUD, khususnya untuk pengadaan Alat Peragaan Edukatif (APE).
  4. Penerimaan siswa baru kelas 1 SD/MI memprioritaskan warga negara berusia 7 (tujuh) tahun hingga 12 tahun, dengan batas usia minimal 6 tahun kecuali ada rekomendasi psikolog profesional.
  5. Pemerintah Daerah wajib menjamin pemerataan akses pendidikan yang bersifat nondiskriminatif, inklusif, dan afirmatif.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat hal-hal penting yang dilarang atau diatur secara khusus sebagai berikut:

  • Satuan pendidikan dilarang menjadikan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) sebagai dasar penerimaan peserta didik baru kelas 1 SD/MI.
  • Warga masyarakat dilarang menyalakan alat hiburan atau sarana komunikasi yang mengganggu belajar pada pukul 18.00 WIB sampai 20.00 WIB, kecuali pada hari libur.
  • Pelanggaran terhadap ketentuan penerimaan peserta didik dapat dikenakan Sanksi Administratif berupa peringatan, penundaan bantuan, hingga penutupan satuan pendidikan.
  • Satuan pendidikan formal wajib memberikan bantuan penyesuaian akademik dan sosial bagi peserta didik pindahan dari jalur nonformal atau luar negeri.
  • Pendirian dan pengembangan satuan pendidikan PAUD dan pendidikan dasar wajib memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 16 April 2018 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.