Peraturan Daerah Tahun 2018 Nomor 7

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 7
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perubahan Perda 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur tentang perubahan atas peraturan sebelumnya mengenai Pengendalian Pencemaran Air. Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas keputusan Menteri Dalam Negeri guna menyelaraskan regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuan utamanya adalah menjamin kualitas dan kelestarian sumber air di wilayah Kabupaten Bantul agar tetap berfungsi sesuai peruntukannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini memberikan penegasan kembali pada beberapa definisi operasional dan mekanisme teknis dalam menjaga kualitas air. Beberapa poin mendasar yang diatur meliputi:

  • Pembaruan definisi teknis terkait Baku Mutu Air, Beban Pencemaran, dan Daya Tampung Beban Pencemaran Air.
  • Pengaturan mengenai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai sarana wajib untuk menurunkan kadar pencemar sebelum dibuang ke media lingkungan.
  • Integrasi Izin Lingkungan sebagai prasyarat mutlak untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan yang berpotensi mencemari air.
  • Kewenangan Bupati dalam menetapkan daya tampung beban pencemaran pada muara atau sungai dengan mempertimbangkan kondisi hidrologi dan morfologi setempat.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah daerah menitikberatkan pada pemantauan berkala dan standarisasi perizinan dengan urutan prioritas dan ketentuan teknis sebagai berikut:

  1. Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
  2. Penerapan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis kapasitas sumber air penerima guna mencegah penurunan kualitas lingkungan.
  3. Setiap orang atau badan yang membuang limbah ke sumber air atau memanfaatkan limbah ke tanah wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah atau Izin Pemanfaatan Air Limbah.
  4. Masa berlaku izin ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan administrasi serta kajian teknis yang mendalam.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat aturan tegas mengenai pembatasan kegiatan dan penegakan hukum bagi pelanggar, yaitu:

  • Bupati wajib menolak permohonan izin pembuangan air limbah jika rencana lokasi usaha terbukti menjadi faktor penyebab terlampauinya daya tampung beban pencemaran air di wilayah tersebut.
  • Pelanggaran terhadap aturan ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah daerah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin secara permanen.
  • Tindakan paksaan pemerintah dapat berupa penghentian sementara kegiatan produksi, penyitaan alat yang berpotensi melanggar, hingga pembongkaran tempat usaha.
  • Pemerintah daerah berwenang melakukan tindakan paksaan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran menimbulkan ancaman sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 16 April 2018 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.